Cegah Penyalahgunaan Atribut,LSM KPK Nusantara Gunakan KTA Sistem Barcode

oleh
Jasa Website murah

Saturealita.com,Pekanbaru – Lama sudah tidak terdengar kiprah LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara DPD Riau sebagai Lembaga Sosial Kontrol di Provinsi Riau ini, kini LSM yang pernah sukses karena programnya yaitu dengan melakukan audiensi kepada Kapolda Riau semasa Bapak Irjen Pol. Zulkarnaen Adinegara, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau semasa  Uung Abdul Syakur, SH.MH dan BPK. RI perwakilan Riau yang diwakili Bapak Dididk Hartanto, SE,MM,Aku.CA selaku pelaksana harian beberapa bulan yang lalu itu kini mulai menekankan jajarannya untuk menjalankan fungsinya sebagai sosial kontrol sesuai dengan tugasnya untuk  memantau  APBN dan APBD yang mengalir ke Provinsi Riau.

Hal ini terungkap disaat LSM KPK Nusantara DPD Riau yang di Komandoi Affansasi sebagai Ketua DPD Riau dan Sekjennya Mulya Koto pada rapat internal seluruh jajaran pengurus LSM KPK Nusantara DPD Riau dijalan Soekarno Hatta, Km 8, nomor 19-20 Arengka Pekanbaru Riau 11/3/2018.

Rehabilitasi narkoba

Rapat yang dibuka oleh Sekjen LSM KPK Nusantara DPD Riau, Mulya Koto tersebut membicarakan tentang hari jadi LSM KPK Nusantara yang ke 2 baru-baru ini, serta meminta kepada seluruh jajaran DPD dan DPC untuk menyusun kembali rekrutmen jajarannya untuk bergabung di LSM KPK Nusantara jajaran DPD Riau.

Jajaran dan pengurus KPK Nusantara Provinsi Riau

Dari pantauan awak media dilapangan, turut hadir pengurus DPC Rokan Hulu yang di Ketua Lisman, Sekretaris Rifai, pengurus DPC Pekanbaru yang di Ketua Alvin Merza, serta pengurus DPC Kampar, yang di Ketuai oleh Dedi Osri, SH yang diwakili oleh Roy Fandisuarna, SH sebagi Sekretaris 1dan Ardiansyah, Sekretaris 2. Tidak itu saja Ketua Satgas LSM KPK Nusantara DPD Riau, Feri Yasman Gulo yang didampingi oleh Wakil Sekretaris, Ferdianto, SH dan Bendahara nya Marten Matulessi turut hadir dalam rapat internal tersebut mengingat akan dilibatkannya Satgas dan penertiban KTA lama dan Atribut.

Kepada wartawan saturealita.com, Mulya Koto mengatakan akan memperkuat jajaran nya dengan mendaftarkan kembali di website LSM KPK Nusantara di pusat dan akan mengeluarkan KTA LSM KPK Nusantara yang memiliki Barcode untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk pemalsuan KTA dan menertibkan semua atribut KPK Nusantara Jajaran DPD Riau yang sempat beredar mengingat dan menimbang jajaran pengurus tersebut sudah tidak aktif lagi atau menjadi pengurus di LSM lain.

Rapat Internal KPK Nusantara DPD Riau

Sementara itu Ketua LSM KPK Nusantara DPD Riau, Affansasi menambahkan akan mengeluarkan surat PAW kepada beberapa Kabupaten yang sudah terbentuk karena tidak berjalan dengan semestinya dan meminta kepada Ketua DPC untuk mengantarkan surat pergantian pengurusnya apabila sudah tidak bisa berjalan dan tidak patuh kepada kebijakan sesuai AD/ART.

” LSM KPK Nusantara DPD Riau tidak akan memaksakan siapapun untuk bergabung di LSM ini , maka jika sudah bergabung maka berjalanlah sesuai dengan AD/ART LSM KPK Nusantara, dan jika tidak sanggup maka surat PAW akan kita layangkan” Tegas Affansasi.

Ditambahkannya, bahwa dirinya bersama Sekjen LSM KPK Nusantara DPD Riau akan berangkat ke DPP LSM KPK Nusantara yang berada di daerah Jawa Timur, tepatnya di Jember untuk memberikan laporan pertanggung jawaban selama memimpin kurang lebih 1 tahun di Riau sekaligus silahturahmi dengan Ketua Umum LSM KPK Nusantara,Subhan Adi Handoko SH, mengingat dirinya belum sempat bertemu dengan Ketua Umum dan jajaran DPP.

Sementara itu turut juga hadir beberapa Penasehat LSM KPK Nusantara DPD Riau seperti Feri Ambon, dan yang lainnya. Feri Ambon berharap agar kedepannya pengurus yang bergabung segera mengurus SKCK, sehingga kedepannya pengurus LSM KPK Nusantara di wilayah Riau lebih diperhatikan mengingat pengurus didalamnya tidak pernah bermasalah di Kepolisian.

Sebelum menutup wawancara,Mulya Koto berharap agar kedepannya jajaran LSM KPK Nusantara DPD Riau membuat program seminar tentang bahaya latin Korupsi di wilayah masing-masing dengan menghadirkan aparat penegak hukum dan pemerintahan, mengingat LSM KPK Nusantara adalah LSM yang berbadan hukum dan bisa saja mendapatkan bantuan oleh Pemerintah apabila sudah berdiri selama 3 tahun apabila melaporkan kegiatan nya di Kesbangpol masing-masing wilayah.( *** )

Print Friendly, PDF & Email