Jokowi Cabut Kewenangan Susi di Impor Garam Industri

oleh
Jasa Website murah

Saturealita.com,Jakarta – Pemerintah sepakat untuk mengalihkan hak rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terkait dengan urusan garam industri.

Dengan mengalihkan rekomendasi maka hak Susi Pudjiastuti pun hilang dalam proses kegiatan impor garam industri. Keputusan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) yang sudah direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dalam proses diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Rehabilitasi narkoba

Dengan rekomendasi izin impor garam dipegang oleh Menteri Perindustrian, maka polemik soal pemenuhan kebutuhan, penetapan kuota, hingga penerbitan izin impor garam industri diharapkan berakhir. Polemik tersebut antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Tidak hanya itu, kuota izin impor garam industri juga meningkat dari yang sudah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada awal Januari 2018. Dengan begitu total kuota impor sebesar 3,7 juta ton pada tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan peraturan pemerintah (PP) soal peralihan kewenangan pemberian rekomendasi impor garam industri sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peralihan kewenangan tersebut dimaksudkan pemberian rekomendasi sebelumnya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, kini menjadi kewenangan Menteri Perindustrian.

“Memang sudah di teken PP-nya oleh presiden. Tadi itu dirapatkan oleh eselon I untuk membuat rakor ulang,” kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Darmin menjelaskan keputusan pemerintah untuk menerbitkan PP ini juga dikarenakan adanya dua payung hukum baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun di Kementerian Perindustrian. Kedua aturan tersebut memiliki kepentingan dan kewenangan masing-masing.

Selain itu, Darmin menegaskan dibuatnya payung hukum soal pemberian rekomendasi impor garam industri kepada Menteri Perindustrian karena aturan yang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak berjalan mulus.
Khusus untuk garam industri, kata Darmin, sudah sepantasnya diatur oleh Kementerian Industri yang membawahi kegiatan sektor perindustrian di Indonesia, sekalipun soal bahan bakunya.

“Presiden mengeluarkan PP sebagai kepala pemerintahan, kewenangan memberi rekomendasi untuk impor garam industri itu adalah kewenangan Menteri Perindustrian, rapat tadi mendengarkan kembali setelah PP diteken, tapi katanya nggak ada perubahan (kuota),” jelas dia.

“Karena nggak jalan, UU kelautan mengatakan rekomendasi pergaraman itu di KKP, tapi kan dipihak lain UU Perindustrian, kepentingan dan kewenangan Kemenperin,” tutup dia.

Sumber : detikfinance.com

Print Friendly, PDF & Email