Masyarakat Adat Papua Tolak Kehadiran Greenpeace

oleh
Jasa Website murah

Saturealita.com, Jayapura – Masyarakat hukum adat Airu Hulu, Kabupaten Jayapura, Papua menyebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yakni Greenpeace, melakukan intervensi pengelolaan hutan di Bumi Cenderawasih secara berlebihan.

Kepala Suku Wau, Mathius Wau, menganggap, Greenpeace selama ini ikut campur tangan terhadap pengelolaan hutan milik masyarakat adat di Papua.

Rehabilitasi narkoba

“Kami melihat kegiatan mereka tidak jelas, sehingga kami menolak campur tangan mereka di atas tanah leluhur kami,” sebut Mathius Wau di Jayapura, Jumat (23/3/2018) saat menggelar aksi bersama masyarakatnya.

Dia menyebut, kegiatan LSM asing tersebut sangat merugikan masyarakat hukum adat dengan selalu mengintervensi hak masyarakat terutama dalam pengelolaan hutan adat. “Jelas-jelas, hutan ini serta yang dikandung di dalamnya adalah hak milik masyarakat kami,” katanya.

Menurut Mathius, akibat camput tangan LSM asing tersebut, membuat investor yang akan melakukan investasi di daerahnya, tidak bisa datang membantu masyarakat hukum adat pemilik hutan adat tersebut.

“Mereka selalu menghalangi para investor yang ingin melakukan investasi termasuk membangun jalan, akses kemudahan kepada masyarakat setempat. Dia melarang dengan alasan hutan itu masuk konservasi nasional dan hutan perlindungan internasional. Padahal, hutan ini sudah kami lindungi sebelum pemerintah ada. Hak-hak kami jelas dengan ada tanda-tanda dan batas yang jelas,” ucap dia.

Untuk itu, pihaknya meminta dukungan Pemprov Papua bersama DPR Papua agar masyarakat adat diberikan kemudahan untuk membangun daerah, termasuk mencari investor untuk membangun potensi yang ada.

Mathius menambahkan, masyarakat adat Airu Hulu masih sangat terbelakang karena kesulitan transportasi dan belum terjangkau pelayanan publik oleh pemerintah.

“Tanpa investor, daerah ini tidak akan dibangun. Mohon pemerintah bantu kami, bicara dengan LSM – LSM yang ada supaya ada kemudahan, apalagi daerah itu sangat membutuhkan investor agar ada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat, padahal banyak potensi,” kata dia.

Menurut dia,  pemerintah memerlukan investor untuk membangun daerah tersebut. “Kalau ada investor, pasti daerah itu akan terbangun. Kalau pemerintah saja, jika dengan daerah yang sulit ini, pasti akan lambat,” katanya.

Mathius mengatakan, pihaknya berupaya menyampaikan aspirasi kepada DPR Papua, namun tidak ada satupun anggota DPR Papua yang menemui mereka di Kantor DPR Papua, Rabu (21/3/2018) lalu.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Suku Waibara, Solaeman Waibara mengatakan, masyarakat menginginkan ada pembangunan di daerah tersebut terutama hutan dan tanah adat untuk investasi.

“Kami sangat menolak intervensi Greenpeace karena dengan kehadiran LSM tersebut, mengakibatkan investasi di daerah kami terhambat,” sebutnya.

Adanya campur tangan LSM itu sebut dia, berakibat fatal bagi masyarakat hukum adat.

Pihaknya berharap pemerintah mengawal pengelolaan hutan milik masyarakat hukum adat tersebut. Melalui pemetaan hutan di Papua untuk kepentingan masyarakat adat maupun kegiatan investasi.

“Hutan mana yang perlu menjadi hutan lindung, hutan konservasi atau hutan produksi. Ini perlu data yang jelas, supaya itu disosialisasikan kepada masyarakat adat supaya dalam mengelola fungsi hutan itu sesuai aturan yang sudah diatur,”  kata dia.

Sementara itu perwakilan Greenpeace di Papua, Charles Tawaru menyebutkan, selama ini Greenpeace dalam mengkampanyekan perlindungan hutan Indonesia, termasuk di Papua selalu bekerja sama dengan masyarakat setempat.

Perlindungan hutan itu bermanfaat bagi masyarakat setempat, supaya tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang diduga hanya mementingkan keuntungan finansial bagi diri sendiri atau kelompok.

“Kampanye kami adalah jelas dengan turut serta membangun pendekatan hutan berbasis masyarakat adat misalnya di Manggroholo-Sira, Papua Barat. Pendekatan ini merupakan bentuk nyata bahwa Greenpeace mendukung skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang menempatkan kedaulatan di tangan masyarakat,” kata dia.

“Hutan Papua yang kini sudah mulai berkurang akibat ekspansi perkebunan sawit,” katanya.(Charles Embiri)

Print Friendly, PDF & Email