Pembayaran THR di Provinsi Riau Ternyata Berdampak pada Masalah Ini, Dewan Ketar-keti

oleh
Tunjangan hari raya
Jasa Website murah

Saturealita.com-Riau, Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam batal dibayarkan, hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah tidak mampu untuk membayarnya.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, anggaran di APBD Riau yang harus dirasionalisasi tahun ini mencapai Rp 1,7.

Rehabilitasi narkoba

Karena itu pihak pemerintah daerah kebingungan mencarikan solusi terkait adanya kebijakan pusat untuk pembayaran THR dengan hitungan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya tersebut.

“Sekarang keadaan keuangan Pemprov Riau tidak mampu dengan adanya rasionalisasi itu, ditambah beban lagi untuk membayar THR ASN, sehingga bertambah berat beban tersebut,” kata Noviwaldy kepada Tribunpekanbaru .com,, Senin (4/6/2018).

Ditambahkannya, untuk mengatasi masalah tersebut, Mendagri minta menunda belanja modal, padahal belanja tersebut untuk kepentingan masyarakat, karena disitulah pembangunan untuk masyarakat anggarannya.

Iya juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan kalau menggunakan belanja modal tersebut.

“Apa mau menjerat kepala daerah lagi, hingga masuk sel, karena mengikuti kebijakan pusat, sementara aturannya tidak ada,” ulasnya.

Karena itu, menurut pria yang akrab disapa Dedet ini, pihaknya akan meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kebijakan tersebut, karena APBD tidak hanya untuk pegawai, tapi untuk masyarakat yang harus lebih diprioritaskan.

“Jangan sampai APBD semuanya untuk pegawai, masyarakat umum lebih penting lagi. Jangan sampai pelayanan masyarakat tidak terpenuhi, karena untuk pembayaran THR ASN tersebut,” ujarnya.

Dedet juga menilai, sebenarnya pola THR yang sudah-sudah tidak ada masalah dan tidak dikeluhkan masyarakat, namun kebijakan kali ini menurutnya sangat aneh tanpa mempertimbangkan anggaran daerah.

“Dengan pola THR seperti tahun lalu, menurut saya seharusnya pegawai sudah bersyukur, dan selama ini tidak ada kendala,” tuturnya.

Ditambahkan Dedet, secara pribadi dirinya menolak, namun secara kelembagaan pihaknya akan membicarakan di Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau, jika masih memungkinkan untuk pembayaran THR pegawai itu.

“Terancam batal, iya, tapi kami masih upayakan, apakah masih ada jalan keluar yang lain,” tuturnya. (ale)

sumber :tribunnews

Print Friendly, PDF & Email