Politisi Gerindra Minta Pemprov Umumkan Penghentian Vaksinasi MR

oleh
Jasa Website murah

Saturealita.com   Pemprov Riau diminta tegas dan lakukan pengumuman secara menyeluruh terkait pemberhentian Imunisasi Measles Rubella (MR).

Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera, Husni Thamrin mengatakan, masalah ini cukup banyak menjadi pembicaraan dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit orangtua yang kebingungan.

Rehabilitasi narkoba

“Banyak juga orangtua yang ragu, dan meminta kepastian, bagaimana sebenarnya imunisasi MR ini,” kata Husni Thamrin kepada Tribun, Kamis (2/8).

Sebagian orangtua menurutnya lebih memilih agar anaknya tidak ikut imunisasi tersebut, karena ketidakhalalan material imunisasi tersebut.

“Ada juga kita dapat laporan, bahwa sebagian ada yang sudah menghentikan imunisasi tersebut,” imbuhnya.

Harusnya menurut Husni, pihak Pemprov Riau harus mengimbau untuk menghentikan vaksinasi tersebut, mengingat material yang digunakan adalah merupakan bahan yang tidak halal.

“Kita tidak ingin ada persoalan dalam masyarakat nanti, karena itu, Pemprov harus segera melakukan sosialisasi dan mengimbau agar program tersebut dihentikan,” ujarnya.

Sebelumnya, salah seorang anggota DPRD Riau dari partai PKS, Mansyur HS mengatakan, sebaiknya Pemprov Riau mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar vaksinasi tersebut dihentikan sementara.”Kami mengimbau pemerintah daerah agar menghentikan vaksinasi, karena ini sudah diarahkan oleh MUI. Apalagi kita di Riau mayoritas muslim,” kata Mansyur.

Penghentian tersebut menurut Mansyur HS sampai ada pengganti yang menurut pihak MUI halal dan tidak masalah dijadikan material vaksin.

“Untuk waktunya sampai ada pengganti yang dinilai ulama halal, dan sebanding fungsinya dengan yang ada sekarang. Sepanjang itu belum ada, sebaiknya tetap tunggu,” tuturnya.

Walau menjadi program nasional, namun menurutnya semua pihak harus menghormati fatwa MUI tersebut. Karena ini juga untuk menyelamatkan generasi muslim di Riau.

“Kita tahu ini program nasional, tapi kita harus hargai juga pihak MUI. Selain itu, hal ini juga untuk menyelamatkan masyarakat muslim,” tuturnya.

Ia juga berharap agar tidak ada pihak yang menganggap bahwa hal ini dipolitisasi, karena menurutnya ini murni dan tidak ada unsur lain.

“Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa ini dipolitisisasi. Dalam MUI tersebut juga komisi di dalamnya, dan di Komisi tersebut juga ada dokter, dan tenaga ahli lainnya. Jadi MUI tidak akan sembarangan,” tuturnya.

sumber : TribunPekanbaru.com

Print Friendly, PDF & Email