Pemprov Diminta Tegas untuk Pangkas Operasional BUMD dan Berikan Target

oleh
Jasa Website murah

Saturealita.com- DPRD Riau meminta agar Pemprov Riau tegas untuk memangkas operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasalnya, setiap BUMD yang belum memberikan kontribusi untuk daerah selama ini selalu berdalih pendapatan mereka masih pas-pasan, sehingga deviden yang diberikan ke daerah dinilai sangat tidak signifikan.Kecuali Bank Riau Kepri, yang dinilai sudah bisa lebih profesional, dan memberikan pendapatan yang sudah lumayan setiap tahunnya.

Rehabilitasi narkoba

Anggota Komisi III DPRD Riau, Nasril mengatakan, seharusnya dengan menggunakan anggaran operasional yang besar, BUMD sudah memiliki kinerja yang juga luar biasa, sehingga menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk daerah.

“Saya tidak habis pikir, selama ini BUMD tidak mampu berkontribusi untuk daerah. Tapi ternyata mereka menggunakan anggaran operasional yang besar. Karena itu, Pemprov harus tegas, jika memang akan merasionalisasi anggaran operasional BUMD tersebut untuk dijadikan pendapatan, kami sangat setuju,” kata Nasril kepada Tribunpekanbaru.com pada Minggu (2/9/2018).

Selain itu, dikatakan anggota DPRD Riau Dapil Kampar ini, setiap BUMD harus diaudit kembali, agar bisa lebih diefisiensikan, kemudian dimaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki.

“Kami sarankan agar BUMD diaudit lagi, karena sudah cukup lama tidak dilakukan audit. Apalagi dengan kondisi saat ini, BUMD seperti sudah lepas kendali dari pemerintah, padahal tujuannya didirikan adalah untuk menambah pendapatan bagi daerah, bukan sebagai penempatan mantan pensiunan, atau orang-orang dekat pemegang kuasa,” tuturnya.

Selain itu, masih belum adanya perkembangan deviden atau pendapatan yang diberikan oleh banyak BUMD di Riau, dinilai karena masih belum terpolanya pengelolaan BUMD tersebut.

Nasril juga menilai, harusnya BUMD yang ada di Riau diberikan target pendapatan setiap tahun, sehingga masing-masing BUMD bisa berupaya dan berjuang untuk mengejar target yang telah diberikan tersebut.

BUMD menurutnya perlu diberikan syarat dan keharusan untuk memberikan kontribusi untuk daerah. Apalagi dalam pendirian BUMD tersebut sudah menggunakan APBD.

“Ke depan, setiap BUMD harus diberikan target pendapatan. Jika tidak, ya akan seperti ini terus. Sementara untuk memodali BUMD tersebut menggunakan anggaran daerah yang tidak sedikit jumlahnya,” ujarnya.

Jika pengelolaan BUMD dilakukan dengan konsep yang jelas, dan memang ditujuankan untuk memberikan laba bagi daerah, maka seharusnya BUMD yang ada di Riau sudah banyak yang maju.

Ia juga menilai, seharusnya pengelolaan BUMD lebih kretif, inovatif, dan memunculkan strategi baru dalam memajukan perusahaan daerah.

Jika hanya mengikuti apa yang sudah berjalan, menurutnya sampai kapanpun tidak akan ada perkembangan terhadap BUMD, malah yang ada akan tertinggal.

“Pengelolaan BUMD selama ini cenderung hanya melanjutkan apa yang sudah ada. Jarang muncul krativitas, inovasi dan strategi baru. Sehingga BUMD tidak bisa berkembang, malah akan terus ketinggalan dari perusahaan lainnya,” ulasnya.

Politisi Demokrat ini juga mengatakan, selain kreativitas dan inovasi, ada beberapa hal yang mestinya diperhatikan dalam pengelolaan BUMD agar bisa lebih maju, seperti, keorganisasian, dan tata kerja, SDM, produk dan jasa, serta pelayanan yang diberikan.

“Jika suatu BUMD sudah seperti istilah mati segan hidup tak mau, maka maka perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, rombak tata kerja, kemudian tingkatkan fungsi pelayanan, penjualan, dan pemasaran sehingga fokus terhadap konsumen dan daya saing, jika BUMD-nya menjual atau memproduksi produk. Serta juga perlu memaksimalkan pemanfaatan IT,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam perekrutan SDM, juga perlu memperhatikan sejumlah aspek pendukung, tidak hanya berdasarkan keyakinan bahwa orang yang direkrut adalah orang yang tepat, tapi juga harus dengan melakukan pertimbangan yang matang, jika perlu dengan melibatkan konsultan.

“Seharusnya di setiap bidang dan penempatan kan mestinya melalui fit and proper test, dengan membentuk Timsel. Namun jika ada yang dirasa tidak melalui proses tersebut, maka perlu dengan melibatkan pihak lain, misalnya konsultan,” tuturnya.

Selain itu, dalam operasional menurut Nasril juga perlu dilakukan efisiensi dengan memangkas pengeluaran yang tidak penting, serta harus fokus kepada bisnis yang dijalankan perusahaan, sehingga target laba dan capaian kinerja bisa terealisasi.

“Otomatis deviden akan semakin meningkat. Kalau pendapatan memenuhi target dan demikian juga deviden, kita tentu tidak segan-segan untuk melakukan penambahan modal, karena memberikan keuntungan bagi daerah,” tuturnya. (*)

sumber : TribunPekanbaru.com

Print Friendly, PDF & Email