Amarah Meminta Kepada Kejati Riau Untuk Mencari Siapa Dalang Dibalik Kredit Fiktif Dalu-Dalu

oleh
Ketua Amarah Bherry Tinanto bersama pengawas BRK Ustad Tengku Zulkarnain dengan slogan empat bulan dijalan Allah SWT.
Jasa Website murah

Saturealita.com Pekanbaru-Terkait Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp 32 miliar pada Bank Riau Cabang Pembantu Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Dari perkembangan kasusnya, telah menetapkan 5 tersangka yang telah diungkap oleh Humas Kejati Riau Muspidauan SH MH kepada wartawan, Jumat 2 Oktober 2018 kemarin.

Rehabilitasi narkoba

Dalam penjelasannya, bahwa dugaan kredit fiktif sebesar Rp 32 miliar tersebut dilakukan tersangka dalam kurun waktu pada tahun 2010-2014 lalu.

Selanjutnya, proses perkara tersebut Kejati Riau sedang melengkapi berkas kelima tersangka tersebut dan saat ini belum ada penahanan.

Mengenai kasus tersebut, Aliansi Masyarakat Riau Bermarwah (Amarah) meminta kepada kejati Riau untuk mencari siapa dalang dibalik kredit fiktif dalu-dalu.

“Saya berharap, jangan sampai berhenti dilima orang ini saja, karena jumlah dana yang diketahui dikreditkan lebih besar dari pada yang disampaikan. “, ungkap Ketua Amarah Bherry Tinanto, S.IP, Sabtu (3/11/2018) melalui via WhatsAppnya.

Kemudian, Amarah juga meminta agar tersangka segera ditahan, jangan seperti mantan Pimpinan Cabang Pembatu (Pimcapem) wilayah Rumbai yang sempat lari dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) selama 5 tahun dan baru dilakukan penahanan ditahun ini.

Kemudian mengenai adanya dugaan mark up anggaran di BRK Riau, seperti sewa kantor Jakarta, Videotron Bandara Sultan Syarif Qasim II (SSQ II) dan Hang Nadim Batam, untuk meminta agar DPRD Provinsi Riau khusus Komisi C memanggil pihak yang bersangkutan meliputi, Direktur Operasional dan pincab Jakarta.

Amarah juga meminta agar DPRD Riau memanggil Pimpin Divisi Manageral Sumber Daya Manusia (Pindiv MSDM) terkait adanya dugaan nepotisme yang dilakukan dalam assesment pegawai, sebab banyak pegawai yang mengadu kepada Amarah, hal ini menjadi salah satu sebab tingginya turn over pegawai, ini penting untuk menjaga stabilitas di dalam bank riau sendiri. Komisi C selama ini terkesan mandul dalam pengawasan terhadap BRK, ada apa?

Menyikapi dari pada pengumuman tim panitia seleksi (pansel) Direksi dan Komisaris BRK, bahwa ada beberapa nama yang sudah lolos uji kepatutan.

“Amarah meminta agar pansel meninjau kembali hasil tersebut, sebab nama-nama calon Direksi dan komisaris BRK tersebut ada yang sudah melebihi umur 60 tahun dan disenyalir salah satu istri mantan komisaris BRK, juga daftar orang tercela, serta ada yang merupakan Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang tidak baik perkembangannya. Saya kira stock lama yang gagal, pelaku nepotisme dan menantu Plt Gubernur Riau (Gubri)”,jelasnya.

Kendatipun demikian, Amarah juga meminta kepada pemerintahan Provinsi, agar profesional dan selektif demi kemajuan BRK kedepan.

“Sedikit saran saya, kalau bisa pemilihan Direksi dan Komisaris ini menunggu Gubernur Riau terpilih, agar direktur-direktur mengerti apa yang diharapkan pemimpinnya, keinginan Gubri terpilih supaya BRK di konversi secara total menjadi syariah tentunya orang-orang yang mengisi jabatan direktur dan komisaris adalah orang yang harus satu pemikiran dengan Gubri terpilih, paling tidak mereka mengerti tentang ekonomi syariah dan mendukung konversi ini. Kalau orang-orang yang tidak mendukung adanya BRK Syariah, ngapain dijadikan direktur atau komisaris. jangan terlalu tergesa, kalau bisa santai saja dan kalau bisa diganti satu paket, termasuk sekalian ganti Direktur Utama yang diduga tidak produktif. Sebab BRK saat ini sistemnya sudah bagus, sudah autolpilot, ada atau tidaknya dirut tidak memberikan perubahan yang signifikan. Jangan sampai karena pemilihan ini, sesama direktur ribut. OJK harus memahami, bahwa ini sedang masa transisi, biar lambat asal selamat”. tegasnya.

Pansel BRK, direktur dan komisaris, jangan seperti tidak menghargai pemegang saham, Pansel, direktur dan komisaris itu ada karena keputusan pemegang saham

Pada kesempatan ini, Amarah mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar aktif memantau kasus tersebut, dengan alasan seluruh keuangan daerah berada di BRK. (***)

Print Friendly, PDF & Email