Tolak UU Omnibus Law, Wakil Ketua DPRD Riau Berjanji Akan Meneruskan Aspirasi Peserta Aksi Ke Istana

oleh

PEKANBARU, Saturealita.com–Gelombang aksi unjuk  rasa yang terjadi sejak 5 Oktober lalu masih terus berlanjut, meskipun hari puncak aksi terjadi pada hari kamis (8/10/2020). Ratusan peserta aksi yang merngatas namakan dirinya Cipayung Plus melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Jumat (9/10/2020).

Peserta aksi yang tergabung Cipayung Plus ini adalah Himapersis, HMI, KAMMI, IMM, GMNI dan GMKI. Aksi yang digelar berjalan dengan tertib, damai dan kondusif. Berbeda dengan hari sebelumnya yang berakhir ricuh.

Di depan para anggota DPRD peserta aksi menyampaikan pernyataan sikap. Diantaranya adalah:
1. Menolak pengesahan UU cipta kerja.
2. Mendesak pembatalan UU cipta kerja
3. Mendesak presiden Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatalan UU cipta kerja.
4. Mendesak pemerintah dan DPR RI agar melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam pembentukan perundang undang.
5. Mendesak DPRD Riau membuat pernyataan secara terbuka bahwa DPRD Riau menolak Omnibus Law.
6. Terakhir mendesak pemerintah dan DPR RI agar fokus menuntaskan permasalah covid-19 di indonesia.

Anggota DPRD Riau menemui massa aksi dan berjanji untuk meneruskan tuntutan peserta aksi kepada Presiden Jokowi untuk menolak UU Omnibus Law yang baru disahkan DPR RI beberapa hari lalu.
Hardianto, bersama beberapa orang anggota dewan lainnya menandatangani surat yang menyatakan akan meneruskan tuntutan massa langsung ke presiden.

Hardianto seusai menandatangi tuntutan massa mengatakan, DPRD Riau secara kelembagaan tidak untuk menolak dan menerima aspirasi massa. Tapi pihaknya meneruskan aspirasi dari massa.

“Kita tidak bisa menolak dan menerima, posisi yang kita lakukan adalah meneruskan. Karena ini kan proses pembentukan perundang undangan di Indonesia. Aspirasi ini adalah menolak Omnibus Law. Jadi kami akan meneruskannya langsung ke presiden,” ujar Hardianto.

Hardianto mengatakan, bahwa aspirasi dan  tuntutan peserta aksi tersebut akan segera disampaikan pihak DPRD Riau ke presiden RI Jokowidodo pada hari Senin yang akan datang. (Md)

Print Friendly, PDF & Email