JAKARTA, Saturealita.com–Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais, kembali memberikan keritikan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kli ini ia mengkritik Presiden Jokowi agar membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia berharap Jokowi mau mendengarkan aspirasi rakyat agar penafsirannya tidak dicap sebagai pemerintahan yang tuli, bisu, dan buta.
“Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Qur’an, yaitu sebagai seburuk-buruknya makhluk yang melata di atas muka bumi ini: ‘Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran’,” kata Amien Rais dalam pernyataannya yang diunggah di channel YouTube-nya, Jumat, 9 Oktober 2020.
Dalam Video tersebut Amien menuding Jokowi yang paling bertanggung jawab atas terbitnya UU Cipta kerja. Sebab, Jokowi yang pertama kali melemparkan wacana pembuatan Omnibus Law saat pelan¬tikan presiden pada Oktober tahun lalu.
“Di dalam literatur politik ada istilah deaf, dumb, and blind government, pemerintah yang tuli, bisu, dan buta. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti disindir Alquran,” ujar Amien dalam video tersebut.
Dalam surat An-Anfal ayat 22, kata Amien, mereka yang tuli, bisu, dan buta adalah mereka yang seburuk-buruknya makhluk yang melata. Karena itu, mereka berani menantang dan melawan kebenaran.
Amien rais menjelaskan, UU Cipta Kerja berpotensi menjadi ‘Freeportisasi’. Saat pemodal asing yang diharapkan berbondong-bondong datang, justru akhirnya akan memeras Indonesia. Sehingga, berpotensi menimbulkan penghancur lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran. Seperti yang dilakukan oleh Freeport McMoran pada Papua.
“Berkaca pada apa yang terjadi di Freeport McMoran, otoritatif dana pensiun di Swedia, Norwegia, dan New Zealand menarik saham mereka dari Freeport. Karena apa? Karena tidak tahan melihat penghancuran sistematik dan permanen oleh Freeport di Papua,” ujar Amien.
tambahnya lagi, dibeberapa negara yang menerapkan omnibus law, masyarakat di sana menjulukinya sebagai undang-undang dengan kejahatan besar. Meski negara-negara tersebut menganut paham demokrasi tapi oleh banyak pengamat dan sebagian politikus omnibus law adalah praktek otoritarianisme.
Amien menilai cengkraman ekonomi asing di Indonesia makin kokoh begitu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Bila berlanjut, ia meramalkan di masa depan Indonesia akan menjadi bangsa kacung.
Selain itu, Amien merasa UU Cipta Kerja adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus. Selain merugikan kaum pekerja, UU ini berpotensi merusak lingkungan. Ia mengutip pemberitaan yang menyebut puluhan investor asing mendukung penolakan UU Cipta Kerja karena bisa merusak lingkungan.
Jangan kaget, katanya, bila nan¬tinya Indonesia akan menjadi bangsa kacung. Sebab, UU Sapu Jagat ini semakin memantapkan cengkraman ekonomi asing di Indonesia. Kondisi ini memungkinkan lahirnya investor-investor semisal Freeport McMoran.
“Dengan begitu, Indonesia bisa di¬peras di segala bidang,” tegasnya. (Md)
