Lembaga Adat Melayu Riau: Deklarasi KAMI Di Riau Berpotensi Bikin Gaduh

oleh

PEKANBARU, Saturealita.com–Rencana Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Riau pada hari Jumat (16/10/2020) mendatang mendapat reaksi dari berbagai kalangan.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Seri Al Azhar mengatakan deklarasi tersebut berpotensi bikin gaduh antar-sesama anak kemenakan.

“Kita dari LAM, meminta semua pihak berhentilah membuat gaduh, kita sedang berfokus mengatasi Covid-19,” kata Datuk Seri Al Azhar, Rabu (14/10/2020).

Al Azhar meminta semua pihak di Riau untuk fokus menghadapi wabah Covid-19 dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Hal ini diutarakan Al Azhar dengan adanya wacana Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Provinsi Riau yang akan menghadirkan Presidium KAMI Gatot Nurmantyo pada Jumat (16/10/2020) besok.

Terkait deklarasi KAMI di Riau, dari persfektif LAM Riau, setiap yang datang ke kita adalah tamu, sebagai tamu mereka harus kita hormati. Tapi jangan sampai menimbulkan provokasi-provokasi yang sehingga membuat kita tidak produktif. Negeri kita jadi tidak kondusif, muncul polarisasi yang membuat terganggunya kondusifitas karena kita asyik bertengkar saja, yang berakibat fatal lagi dalam agenda konkret kita dalam menghadapi Covid-19,” ujar Al Azhar.

Sementara itu, Ketua Forum Santri Riau, Abdul Rauf, mengatakan dengan adanya KAMI tersebut nantinya fokus penyelesaikan Covid-19 akan teralihkan. Karena KAMI ini menurutnya adalah gerakan politik.

“Kita sama-sama tahu, KAMI ini mengarah dan berpotensi ke politik kekuasaan. Jadi kami satukan persepsi. Kalau untuk deklarasi KAMI, jika akan dilaksanakam deklarasi di ruangan tertutup saja, karena dari redaksi kata perkata saja, ketika ada koalisi aksi, pasti akan ada reaksi, jadi dari pada menimbulkan kegaduhan, jadi tertutup saja,” ujarnya.

Selain dari itu, Aliansi Pemuda Riau Cinta Damai menolak rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) di Riau. Aliansi dari latar belakang organisasi, daerah, dan kampus yang berbeda, menyatakan menolak deklarasi KAMI tersebut.

Ketua Aliansi Pemuda Riau Cinta Damai Fandi menyebut, kegiatan KAMI itu dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah warga Riau yang majemuk dan harmonis, yang sedang fokus menghadapi pandemi Covid-19.

“Telah terjadi penolakan terhadap KAMI di berbagai daerah harusnya menjadi jawaban bahwa masyarakat tidak mau lagi dibodohi oleh tokoh-tokoh yang haus akan jabatan. Ini sangat ditolak oleh Pemuda Riau yang sangat mencintai Riau yang damai dalam kemajemukan,” kata Fandi, Selasa (13/10) kemarin.

Menyikapi rencana sebagian komponen mahasiswa dan masyarakat di Riau untuk melakukan unjuk rasa susulan yang posternya bertebaran di berbagai media sosial, LAMR menyatakan tidak dapat menghalanginya.
“Sebab unjuk rasa itu adalah hak yang dilindungi Undang Undang,” kata Datuk Seri Al Azhar.
Namun, jika tuntutannya sama, yakni mendesak eksekutif dan legislatif provinsi Riau meneruskan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja itu ke Presiden RI, katanya, hal tersebut sudah diakomodir.

“Kan sudah diakomodir, itulah sebabnya LAMR mengimbau semua kita untuk menahan diri,” tandasnya.

Meskipun demikian, seandainya unjuk rasa itu tetap dilaksanakan, maka LAMR meminta agar itu dilakukan dalam koridor adat dan budaya Melayu yang menjunjung tinggi budi-bahasa, dan terkawal rapi dari bentuk-bentuk tindakan anarkis yang lebih besar mudarat daripada manfaatnya. (Md)

Print Friendly, PDF & Email