JAKARTA, Saturealita.com–Setahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak lepas dari perhatian berbagai pihak, baik dari Ormas, mahasiswa, buruh, maupun dari ahli dan tokoh.
Sebut saja misalnya, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memberi rapor merah pada aspek ekonomi dan demokrasi. Krisis ekonomi yang dibarengi dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi penyebab buruh memberikan penilaian negatif terhadap Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
“Presiden tidak sanggup untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan kemudian Presiden mengesahkan UU Cipta Kerja itu adalah prestasi yang buruk menurut kami,” ujar Wakil Ketua KPBI Jumisih kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2020).
Menurut Jumisih, upaya perbaikan ekonomi saat ini bertolak belakang dengan janji kampanye Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019.
Jumisih mengatakan, kedua pimpinan negara itu sebelumnya berjanji akan menyejahterakan masyarakat, namun yang dilakukan justru sebaliknya.
Selain daripada itu, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM turut memberikan penilaian dan memberikan rapor merah di bidang pemberantasan korupsi dalam setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Peneliti Pukat UGM, Zaenurrohman mengatakan, lumpuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi salah satu indikatornya.
“Rapor merah itu adalah nilai di bidang pemberantasan korupsi yang tepat untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Kenapa dikatakan rapor merah karena dalam satu tahun ini yang pertama KPK lumpuh. Lumpuhnya KPK disebabkan karena revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi dan parlemen,” katanya, Selasa (20/10).
Selain di bidang pemberantasan korupsi, Zaenurrohman mengungkapkan, di sektor penegakan hukum pun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pun lumpuh. Dia menyebut jika kepolisian dan kejaksaan saat ini justru tengah tersangkut skandal mafia hukum.
“Kepolisian dan kejaksaan juga dirundung persoalan besar yaitu skandal mafia hukum dalam kasus Joko Chandra. Jadi menurut saya kasus Joko Chandra merupakan fenomena gunung es persoalan institusi penegak hukum dalam setahun ini tidak ada program reformasi institusi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan wakilnya,” terangnya.
Tidak sampai disitu saja, DPP PKS juga turut memberikan memberikan penilaian dan memberikan rapor merah terhadap kenierja tepat setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Secara umum setahun ini rapor merah untuk Pak Jokowi,” Ujar Mardani, (20/10/2020).
Mardani menyoroti penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang selama ini dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, penanganan COVID-19 tidak sistematis. Mardani juga menilai kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tidak berjalan baik dalam hal penanganan COVID-19. Hal itu, menurutnya, berimbas pada angka COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan.
Selain itu, Mardani memberikan nilai 4 dari skala 10 terkait proses penegakan hukum yang berlangsung selama Satu tahun ini. Ia juga menyoroti proses pembuatan omnibus law UU Cipta Kerja, penanganan kasus Djoko Tjandra, hingga kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). (Md)
