BANDUNG – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menyatakan, ada tujuh jenis kelompok Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) berdasarkan Undang-Undang, yaitu perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan.
“Dari tujuh cabang korupsi tersebut, terbagi lagi menjadi sekira 30 rupa pelanggaran. Ini harus dipahami setiap aparatur, penyelenggara negara, dan para pemangku kepentingan lainnya,” kata Firli, saat Penyuluhan Antikorupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung, Rabu (31/03/2021).
Menurut Firli, perluasan tindakan korupsi saat ini menjadi lebar, dimana dulu hanya perbuatan merugikan keuangan negara tetapi sekarang tindak pidana korupsi ada tujuh jenis dan 30 rupa dan yang paling banyak menjerat para pejabat di antaranya adalah menerima hadiah, sebab pemberian hadiah, disadari atau tidak, berpotensi mempengaruhi seorang pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
“Betul Anda tidak melakukan perbuatan merugikan negara. Tetapi anda menerima hadiah atau janji dari seseorang agar menggerakkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,” ujarnya.
Firli pun mengakui bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK tidak bisa berjalan sendiri tetapi perlu dukungan berbagai pihak di berbagai tingkatan, mulai dari daerah hingga pusat, termasuk peran aktif dari masyarakat.
“Terdapat enam faktor yang memicu seseorang melakukan tindak pidana korupsi, diantaranya karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan, merasa hukumannya rendah, karena lemahnya sistem, dan rendahnya integritas,” tuturnya.
Dalam pemberantasan korupsi, KPK memiliki tiga strategi. Pertama, KPK melakukan pendidikan masyarakat dengan sasarannya adalah jejaring pendidikan, calon dan aparatur negara, para politisi, penyelenggara negara, serta para pengusaha. Kedua, menguatkan pencegahan. Ketiga adalah penindakan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Reinhard Silitonga, menyambut baik penyuluhan antikorupsi di lingkungan lembaga permasyarakat.
“Sosialisasi penyuluhan antikorupsi di lembaga permasyarakatan kami menyambut baik,” katanya.
Menurut Reinhard, salah satu tujuan dari pembinaan di lembaga permasyarakatan adalah warga binaan menyadari perbuatannya.
“Pembinaan juga penting agar warga binaan memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatannya,” ujarnya. (Parno/ Humas Jabar)
