Jakarta, Saturealita.com-Pj. Bupati Kampar Kamsol menghadiri Rapat Koodinasi Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia bersama para menteri koordinator dan menteri di Gedung C Kementrian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (17/6/2022).
Rapat Koordinasi ini memberikan penekanan kepada seluruh Pj Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia agar dapat melaksanakan pembangunan, meningkatkan ekonomi masyarakat yang sedang turun, serta isu-isu terkini yang terjadi dimasyarakat.
Lima Penjabat Gubernur dan 48 Penjabat Bupati/Walikota se-Indonesia hadir dalam pertemuan itu hingga menjelang maghrib.
Usai pertemuan itu, Kamsol menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bagaimana meningkatkan kinerja Penjabat Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap persoalan-persoalan dan menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, baik aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek lain.
Aspek ekonomi ini menyangkut dengan ketenagakerjaan, kemiskinan, Sumber Daya Manusia, ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penekanan selanjutnya adalah persiapan menghadapi pemilu 2024 berupa anggaran, personel dan data.
Oleh sebab itu, sesuai dengan arahan beberapa menko dan menteri itu bahwa tugas dan tangungjawab tidak lain adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat selama diamanahkan menjadi Pj Bupati.
Selain itu lanjut Kamsol, penekanan yang sangat penting adalah bagaimana dapat dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi dan kolusi dan nepotisme sehingga menciptakan pemerintahan yang good government dan good governance.
“Kita akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik sektor pendidikan, kesehatan serta pencanangan serta pengolahan sampah yang lebih produktif,” terangnya.
Terkait pengolahan sampah ini ia menyatakan banyak daerah atau Kabupaten/Kota lain yang telah maju dan telah berhasil yang dapat dijadikan contoh, sehingga penanganan sampah di dalam kota dan di perbatasan kota lebih produktif dan optimal yang dapat diterapkan di Kabupaten Kampar.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Pol- hukam) Mahfud MD yang membuka secara resmi rakor menyampaikan, bahwa terkait Highlight sejarah Otda dia berharap kepada seluruh Pj. untuk dapat memberi warna perubahan kepada yang lebih baik terkait prinsip dasar Otda dalam sistem pemerintahan.
Hal ini sesuai dengan visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka perlu memahami dan membumikan penurunan kesadaran masyarakat tentang ideologi pancasila.
Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang hadir pada kesempatan tersebut juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Penjabat baik Pj Gubernur maupun Pj Bupati/Walikota.
Tito menegaskan, bahwa penjabat kepala daerah bukanlah penguasa masyarakat melainkan memimpin dalam pengambilan keputusan yang dipercayakan oleh Presiden dan dievaluasi sekali dalam tiga bulan.
“Jelas, tugas anda dititipkan disetiap daerah untuk memajukan daerah anda. Maju mundurnya Provinsi, Kabupaten/Kota tergantung bapak,” terang Tito.
Dia menjelaskan, peran penting seorang kepala daerah adalah mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian investasi dan perizinan usaha, menjamin kelangsungan pembangunan nasional serta mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.
Sebagai narasumber, hadir langsung dalam rakor tersebut Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Listyo Prabowo, Menko Perekonomian Erlangga Haryanto, Jaksa Agung diwakili Wakil Jaksa Agung Sunarta
Kemudian hadir juga Menko PMK diwakili Staf Ahli Bidang Stabilitas Politik Nyoman Shuida, Menteri PPN/Bappenas Deputi Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Erwin Dimas, Menpan-RB diwakili Deputi SDM Aparatur Alex Denni serta Sekjen Mendagri Suhajar Diantoro.
