Kuasa Hukum Eks Pegawai KONI Riau: Eksepsi Tergugat Tidak Mempunyai Legal Standing Terhadap Objek Perkara

oleh
Suasana sidang di PN Pekanbaru

PEKANBARU,Saturealita.com-Kuasa hukum eks pegawai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, dari Lembaga Hukum Nawasena, Murza Azmir SH., menilai, eksepsi tergugat tidak mempunyai Legal Standing terhadap Objek Perkara.

“Membantah dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan kewenangan absolut pengadilan hubungan industrial bukan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak mempunyai legal standing terhadap objek perkara,” tegas Murza dalam replik atas tangkisan jawaban tergugat, di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, Senin (14/11/2022).

Tanggapan Murza terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili perkara ini adalah bukan kewenangan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang disampaikan tergugat tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak.

“Bahwa dalam eksepsi tentang kewenangan absolut dalam mengadili perkara ini adalah bukan kewenangan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak,” papar Murza.

Selanjutnya Murza menyatakan bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Bahwa cukup jelas tergugat selaku pemberi kerja dan penggugat sebagai penerima kerja, telah terbentuk suatu hubungan industrial seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Murza memperkuat penjelasannya.

Selain itu, Murza juga menjelaskan, “Segala bentuk penyelesaian dan perselisihan yang terjadi merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,” jelas Murza dalam argumentasi.

Perlu diketahui, bahwa tergugat merupakan organisasi keolahragaan yang dibentuk pemerintah, sangat jelas ruang lingkupnya, bukan hanya badan usaha, pengusaha atau perusahaan saja, tetapi juga masuk unsur pemerintah, sehingga jawaban yang disampaikan tergugat untuk meyakinkan majelis hakim adalah keliru.

“Karena sangat terang, tegas, dan jelas seluruh surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Umum KONI Provinsi Riau Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap KONI Provinsi Riau pada klausul “Mengingat”, tercantum Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Kemudian Murza juga meminta kepada majelis hakim untuk menolak jawaban tergugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. (***/rls)

Jasa Website Pekanbaru