JAKARTA, (saturealita.com) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan komitmennya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna mengatasi kebutuhan perumahan di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, pada Selasa (11/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Erick menjelaskan bahwa berbagai BUMN, terutama di sektor perbankan, turut berperan aktif dalam memastikan program pembiayaan ini berjalan optimal.
Bank-bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI), telah menyediakan skema kredit bersubsidi bagi masyarakat yang sangat rendah.
Ia juga menekankan bahwa bank-bank swasta juga harus turut berpartisipasi terhadap program ini, agar semakin luas dan berkelanjutan.
“Selama ini, BTN sudah menangani sekitar 80 persen pendanaan untuk subsidi rumah. Karena skala program ini sangat besar, kami berharap bank-bank swasta ikut berkontribusi agar tidak hanya bertumpu pada BUMN,” ujar Erick.
Kebutuhan di perumahan Indonesia masih sangat tinggi, sementara kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan rumah terus bertambah.
Oleh karena itu, program ini bertujuan mempercepat pembangunan perumahan serta memastikan terciptanya harapan masyarakat rendah memiliki perumahan yang layak dengan harga terjangkau.
Erick juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program ini. Menurutnya, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengembang properti, dan sektor keuangan, menjadi faktor kunci dalam mencapai target tiga juta rumah sesuai jadwal.
“Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta. Jika semua pihak berkolaborasi dengan baik, saya yakin target ini akan dapat tercapai,” tambahnya.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Program 3 Juta Rumah diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata, terutama bagi mereka masyarakat yang masih kesulitan memiliki perumahan yang layak dan terjangkau.
“Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk mengoptimalkan pencapaian target ini,” tutupnya. (***/Iko)
