Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Satukan Langkah, Desak Penanganan Serius Kelangkaan BBM yang Tak Kunjung Teratasi
PEKANBARU, Saturealita.com- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terus menjadi sorotan masyarakat di Provinsi Riau memantik perhatian sejumlah tokoh penting daerah. Tak ingin persoalan tersebut berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, sejumlah mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berkumpul untuk membahas langkah konkret, termasuk rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) guna mengantisipasi dan menertibkan persoalan distribusi BBM.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Pekanbaru, Selasa (29/9/2026), itu dihadiri sejumlah tokoh yang pernah memimpin Bumi Lancang Kuning, di antaranya Edy Natar Nasution, Wan Abubakar, Annas Ma’mun, dan Mambang Mit, serta sejumlah mantan pejabat lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena persoalan kelangkaan BBM dinilai masih membutuhkan penanganan serius, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa ketersediaan BBM dapat terjaga dan distribusinya berlangsung tertib.
Pernyataan Tegas Edy Natar: Satgas Harus Dibentuk dan Diawasi!
Sorotan terhadap persoalan BBM sebelumnya disampaikan mantan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial.
Dalam pernyataannya, Edy menyoroti keberadaan berbagai unsur penegak hukum yang dinilai dapat dilibatkan untuk memperkuat pengawasan terhadap persoalan kelangkaan BBM di Riau.
Ia menyebut sejumlah institusi, mulai dari kepolisian, unsur TNI melalui Kodam, Polisi Militer (Pom), hingga Kejaksaan, sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam pembentukan dan pengawasan Satgas.
“Hal ini bukan persoalan mudah atau gampang. Sudah jelas Satgas kita ada di badan penegak hukum, meliputi kepolisian, Kodam, Pom, dan Kejaksaan. Ya, segera betul Satgas. Kalau tidak bisa, maaf kata, pindah saja dari Riau,” demikian pernyataan Edy Natar dalam video yang beredar di media sosial.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaannya terhadap kondisi kelangkaan BBM yang dinilai belum menunjukkan perubahan berarti.
Meski demikian, efektivitas penanganan persoalan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi BBM di lapangan.
Wan Abubakar: Pembentukan Satgas Jadi Langkah Antisipasi
Usai pertemuan, mantan Gubernur Riau, Wan Abubakar, menyampaikan bahwa para tokoh yang hadir telah mencapai kesepakatan awal untuk membentuk Satgas.
Menurutnya, pembahasan tersebut belum berhenti pada pertemuan pertama. Para tokoh juga mengagendakan pertemuan lanjutan untuk mematangkan konsep, menyusun struktur, serta membahas mekanisme kerja Satgas yang direncanakan.
“Kami sepakat akan dibentuknya Satgas dan juga diagendakan untuk pertemuan kembali dalam pemantapan dan penyusunan Satgas itu sendiri,” kata Wan Abubakar seusai pertemuan.
Ia menambahkan, inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya mengantisipasi sekaligus menertibkan persoalan kelangkaan BBM yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.
Rencana tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi wacana, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Distribusi BBM Harus Tertib, Masyarakat Jangan Terus Dirugikan
Kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan antrean panjang di SPBU. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, pelayanan transportasi, hingga kegiatan usaha yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Karena itu, penanganannya membutuhkan identifikasi persoalan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi ke SPBU, pengawasan penyaluran, hingga kemungkinan adanya penyimpangan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti.
Pembentukan Satgas yang diwacanakan para mantan kepala daerah tersebut diharapkan dapat mendorong koordinasi lintas sektor. Namun, keberadaan Satgas juga perlu disertai pembagian tugas yang jelas, mekanisme pengaduan masyarakat, serta evaluasi berkala agar hasil kerjanya dapat diukur secara transparan.
Selain itu, setiap dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM perlu ditangani oleh instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Tokoh Adat Melayu Diharapkan Turut Memberi Dukungan
Dalam pertemuan tersebut, dukungan berbagai elemen masyarakat juga menjadi harapan, terutama tokoh adat Melayu yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan di Riau.
Keterlibatan tokoh adat diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara konstruktif.
Persoalan BBM yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Namun, langkah konkret dari pemerintah dan instansi berwenang tetap menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan serta ketertiban distribusi bahan bakar.
Pertemuan para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ini pun menjadi awal dari rencana pembentukan Satgas yang masih memerlukan pematangan lebih lanjut.
Kini, masyarakat menantikan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut: apakah rencana pembentukan Satgas dapat segera diwujudkan dan mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap persoalan kelangkaan BBM di Riau.
Sebab, bagi masyarakat, yang paling dibutuhkan bukan sekadar pernyataan atau rencana, melainkan kepastian bahwa BBM tersedia, distribusinya tertib, dan kebutuhan sehari-hari tidak terus terganggu. ***
