PEKANBARU,Saturealita.com-Badan Advokasi Hukum (BAHU) Prabowo DPD Riau menyatakan dukungan penuh kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengambil tindakan tegas terhadap PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) di Provinsi Riau.
BAHU menilai, PT. RAPP selama ini diduga kebal hukum dan telah menguasai lahan kawasan hutan secara melawan hukum yang seharusnya dikembalikan kepada negara.
“Kami mendukung penuh Satgas PKH di Riau untuk tidak ragu-ragu, tidak tebang pilih. Sita lahan yang dikuasai secara ilegal, kembalikan untuk negara,” tegas Ketua BAHU Prabowo DPD Riau dalam keterangan kepada wartawan di Pekanbaru.
DIDUGA KUASAI KAWASAN HUTAN
Menurut BAHU Prabowo DPD Riau, PT. RAPP diduga telah lama melakukan aktivitas di atas lahan yang masuk dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah.
Penguasaan lahan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat adat dan masyarakat tempatan yang kehilangan akses terhadap hutan dan lahan kehidupannya.
“Selama ini mereka seolah kebal hukum. Masyarakat kecil sedikit saja masuk hutan langsung ditangkap, tapi perusahaan besar menguasai ribuan hektare dibiarkan,” ujar Ketua BAHU.
DISEBUT PELAKU TEROR LINGKUNGAN HIDUP
Dalam pernyataannya, Ketua BAHU Prabowo DPD Riau bahkan menyebut perusahaan tersebut sebagai pelaku teror lingkungan hidup.
Menurutnya, perusakan hutan yang dilakukan secara masif dan sistematis tidak hanya berdampak pada kerusakan ekologi, tetapi juga menimbulkan teror bagi masyarakat sekitar, berupa banjir, kabut asap, hilangnya sumber air, hingga konflik lahan yang berkepanjangan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Kalau hutan dirusak secara masif, masyarakat diteror banjir dan asap setiap tahun, itu adalah teror lingkungan hidup. Harus diberikan sanksi tegas,” katanya.
MINTA SANKSI TIGA LAPIS: ADMINISTRASI, PERDATA, PIDANA
BAHU Prabowo DPD Riau meminta Satgas PKH dan aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penertiban administrasi semata.
BAHU meminta tiga sanksi sekaligus dijatuhkan:
1. Sanksi Administrasi: Pencabutan izin, penyitaan lahan, dan pengembalian lahan kawasan hutan kepada negara.
2. Sanksi Perdata: Gugatan ganti rugi atas kerugian negara dan kerugian masyarakat akibat penguasaan lahan dan kerusakan lingkungan.
3. Sanksi Pidana: Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, jika terbukti melakukan perambahan kawasan hutan dan perusakan lingkungan hidup.
“Tidak cukup hanya disita lalu selesai. Harus ada efek jera. Kalau hanya administrasi, besok mereka ulangi lagi. Harus ada sanksi perdata dan pidana,” tegasnya.
DUKUNGAN UNTUK PRESIDEN PRABOWO
BAHU Prabowo DPD Riau menegaskan, dukungan kepada Satgas PKH merupakan bentuk dukungan kepada program Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dan memberantas mafia lahan dan mafia hutan.
“Presiden Prabowo sudah jelas, sita lahan yang dikuasai secara ilegal untuk negara, untuk rakyat. Jangan ada yang kebal hukum, termasuk perusahaan besar,” ujarnya.
BAHU juga mengajak masyarakat Riau, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengawal kerja Satgas PKH agar tidak masuk angin dan tidak berhenti di tengah jalan karena intervensi pihak-pihak tertentu. (***).












