PEKANBARU,Saturealita.com-Sebuah usulan berani dan visioner datang dari Badan Advokasi Hukum (BAHU) Prabowo DPD Riau. BAHU mengusulkan agar jabatan Wakil Presiden (Wapres) di Indonesia tidak lagi hanya satu orang, melainkan terdiri dari 3 orang.
Ketiga Wapres tersebut diusulkan berkantor tidak di Jakarta, melainkan langsung di daerah: satu di Sumatera, satu di Kalimantan, dan satu di Papua.
Usulan ini juga sebelumnya pernah dilontarkan oleh anggota DPD RI, sebagai upaya untuk memperkuat otonomi daerah dan mempercepat pembangunan di luar Pulau Jawa.
Ketua BAHU Prabowo DPD Riau Wanton, SH. MH. M.Si, menegaskan usulan ini bukan untuk melemahkan Presiden, justru untuk memperkuat dan membantu tugas-tugas Presiden.
“Presiden itu tugasnya sangat berat. Indonesia ini negara kepulauan yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin semua urusan bisa diselesaikan hanya dari Jakarta. Presiden butuh 3 orang wakil yang kuat dan berkantor langsung di daerah,” tegas Wanton di Pekanbaru, Sabtu (21/11/2026).
KENAPA HARUS 3 WAPRES?
Menurut Wanton, ada 3 alasan utama:
1. Membantu Tugas Presiden
Presiden Prabowo harus fokus pada urusan strategis nasional dan internasional. Sementara 3 Wapres bisa fokus mengawal pembangunan harian di wilayah masing-masing.
2. Mempercepat Transformasi Pembangunan di Daerah
Selama ini pembangunan selalu lambat karena birokrasi terpusat di Jakarta. Dengan Wapres yang berkantor di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, keputusan bisa diambil lebih cepat, tidak perlu menunggu berbulan-bulan dari pusat.
3. Mempercepat Pemerataan Pembangunan
Inilah yang paling penting. Selama ini Jawa maju pesat, sementara Sumatera, Kalimantan, dan Papua tertinggal. Dengan adanya Wapres di 3 pulau besar ini, pemerataan pembangunan akan benar-benar terwujud.
“Jangan sampai ada lagi anak Papua yang sekolahnya roboh, anak Sumatera yang jalannya rusak bertahun-tahun, dan anak Kalimantan yang hutannya rusak tapi tidak sejahtera. Kalau Wapresnya ada di sana, mereka akan lihat langsung, mereka akan rasakan langsung,” ujar Wanton.
WAPRES SUMATERA, KALIMANTAN, PAPUA
Wanton menjelaskan pembagian tugasnya:
Wapres Sumatera: Fokus pada pertanian, perkebunan, energi, dan penyelesaian konflik lahan dan kawasan hutan seperti yang terjadi di Riau. Berkantor di Sumatera agar bisa langsung turun ke Riau, Sumatera Utara, Aceh, dan provinsi lainnya.
Wapres Kalimantan: Fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pengelolaan hutan, tambang, dan lingkungan.
Wapres Papua: Fokus pada pendidikan, kesehatan, kemandirian masyarakat adat, dan percepatan pembangunan Papua yang selama ini selalu tertinggal.
“Ini bukan soal jabatan, ini soal kehadiran negara. Negara harus hadir di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Bukan hanya hadir lewat kunjungan, tapi hadir lewat kantor Wakil Presiden itu sendiri,” kata Wanton.
SESUAI DENGAN SEMANGAT DPD RI
Usulan BAHU Prabowo DPD Riau ini sejalan dengan aspirasi yang selama ini disuarakan oleh anggota DPD RI. DPD sebagai wakil daerah selama ini merasa aspirasi daerah sering kalah dengan kepentingan pusat.
Dengan adanya 3 Wapres yang berbasis di daerah, DPD RI akan memiliki mitra kerja langsung di daerah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Kami dari BAHU mendukung penuh apa yang disuarakan oleh anggota DPD RI. Ini adalah perjuangan untuk daerah. Ini adalah perjuangan untuk pemerataan,” tegas Wanton.
BUTUH AMANDEMEN UUD 1945
Wanton menyadari, usulan 3 Wapres ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Perlu amandemen terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 4 Ayat (2) yang menyebutkan Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
“Kami tahu ini butuh amandemen. Tapi amandemen itu bukan hal yang tabu. UUD itu untuk rakyat, bukan rakyat untuk UUD. Kalau untuk kepentingan rakyat, untuk pemerataan, kenapa tidak kita amandemen?” ujar Wanton.
BAHU Prabowo DPD Riau meminta agar wacana ini dibahas secara serius oleh MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan seluruh elemen bangsa.
“Kita jangan takut berdebat untuk kemajuan bangsa. Era Prabowo adalah era berani berubah. Kalau 1 Wapres saja tidak cukup untuk mengurus negara sebesar ini, mari kita tambah jadi 3. Demi rakyat, demi pemerataan,” tutup Wanton, SH. MH.M.Si.***










