PEKANBARU, Saturealita.com-Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Riau (GMKR) mempertanyakan kembali perkembangan terkait temuan dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
Ketua Koordinator GMKR, Jenderal TNI (Purn) Edy Natar Nasution, menyampaikan bahwa pihaknya mempertanyakan dua hal penting yang dinilai perlu mendapatkan kejelasan dari pihak terkait.
Pertama, GMKR meminta penjelasan dari PT Pertamina Patra Niaga mengenai tindak lanjut uji laboratorium (uji lab) terhadap temuan BBM yang sebelumnya menjadi sorotan tersebut.
Menurut Edy Natar, hasil uji lab menjadi salah satu informasi penting untuk memberikan kejelasan mengenai temuan BBM tersebut, sekaligus memastikan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mempertanyakan bagaimana perkembangan uji lab terhadap temuan BBM tersebut. Kami berharap ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaannya,” demikian pernyataan Edy Natar Nasution didampingi Datuk Panglima Pucuk Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Datuk Tambusai, Datuk Tarlaili Ketua Gerakan Masyarakat Adat (Gema) Melayu Riau.
Kedua, GMKR mempertanyakan tindak lanjut pihak kepolisian dalam mengusut temuan dugaan penimbunan BBM di wilayah hukum Tenayan Raya.
GMKR meminta agar proses penanganan perkara tersebut dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, khususnya mengenai sejauh mana langkah penyelidikan maupun pengusutan yang telah dilakukan aparat penegak hukum.
Edy Natar menegaskan, pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan distribusi BBM dan kepentingan masyarakat Riau.
GMKR juga berharap setiap temuan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai hasil uji laboratorium dari pihak PT Pertamina Patra Niaga serta perkembangan penanganan dari kepolisian masih menjadi hal yang dipertanyakan GMKR.
GMKR menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut dan mendorong adanya kejelasan dari pihak-pihak terkait. ***
