PEKANBARU,Saturealita.com-Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mendorong pemerintah dan pihak terkait segera membentuk tim terpadu untuk membenahi persoalan kelangkaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi di bumi Lancang Kuning ini.
Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau, Datuk H. Seri Marjohan Yusuf, langkah cepat perlu dilakukan menyusul adanya penggerebekan gudang penimbunan BBM di sejumlah tempat.
“LAMR mendorong segera diambil langkah-langkah reaktif, kesempatan pertama, berkaitan dengan penggerebekan gudang penimbunan BBM di sejumlah tempat,” kata Datuk Seri Marjohan, Ahad (4/10/2026).
Langkah tersebut, sambung Datuk Seri Marjohan, penting agar praktik penyimpangan tidak terus terjadi dan kelangkaan solar bersubsidi tidak berkelanjutan.
Datuk Seri Marjohan juga mendorong adanya kajian terhadap penambahan kuota solar bersubsidi sesuai kebutuhan riil di lapangan. Namun, penambahan kuota harus dibarengi dengan pengawasan dan sinergi kerjasama yang terkoordinir, bagaimana mata rantai ketat terhadap distribusinya.
“Yang patut menjadi perhatian adalah pengawasan dan sinergi kerjasama yang terkoordinir, bagaimana mata rantai distribusinya, pasokan yang tepat sasaran, transparansi dan pengawasan itu sendiri secara keseluruhan,” ujar Datuk Seri Marjohan.
Apalagi, jelas Datuk Seri Marjohan bahwa persoalan kelangkaan solar bersubsidi di Riau bukan masalah baru. Kondisi tersebut sudah cukup lama terjadi dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satu dampaknya terlihat dari panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan, antrean panjang juga menyebabkan kemacetan.
“Hal ini tentunya berakibat ekonomi, biaya tinggi, waktu yang terbuang dan ketidakpuasan pelayanan dalam arti yang luas,” ungkap Datuk Seri Marjohan.
Karena itu, Datuk Seri Marjohan meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, diperlukan langkah bersama lintas instansi agar persoalan distribusi solar bersubsidi dapat segera dituntaskan.
“Supaya tidak berlarut-larut, perlu memang segera dibentuk Tim Terpadu, guna membenahi permasalahan tersebut secara cepat, tepat dan bermartabat,” ucapnya. (***)
