PEKANBARU,Saturealita.com-Sorotan terhadap dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Pekanbaru dan Riau kembali mengemuka.Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Riau (GMKR) bersama sejumlah elemen masyarakat adat dan organisasi kemasyarakatan mulai mematangkan langkah lanjutan untuk mendorong kejelasan penanganan persoalan tersebut.
Langkah itu dibahas dalam pertemuan yang mempertemukan GMKR, Panglima Pucuk Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau Datuk Tambusai, Datuk Tarlaili dari Gerakan Masyarakat Adat (Gema) Melayu Riau serta unsur Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
Pertemuan diawali dengan rapat kecil bersama para pemangku adat Riau. Agenda utamanya adalah mematangkan rencana pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Riau di Senayan.
Koordinator GMKR, Jenderal TNI (Purn) Edy Natar Nasution, mengatakan pertemuan tersebut nantinya akan menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Riau, khususnya terkait persoalan kelangkaan BBM serta dugaan penimbunan yang menjadi perhatian publik.
“Jelas, rencana kami akan bertemu dengan wakil rakyat di Senayan. Nantinya akan membahas terkait kelangkaan BBM itu sendiri,” tegas Edy Natar usai rapat pematangan, Rabu, (7/10/26) bertempat salah satu Kafe Pekanbaru.
Menurutnya, persoalan distribusi dan ketersediaan BBM tidak hanya berkaitan dengan kepentingan konsumen, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kepastian terhadap akses BBM secara wajar.
Karena itu, GMKR bersama sejumlah elemen yang terlibat berencana mengemas agenda pertemuan tersebut secara matang agar berbagai aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat disampaikan secara terarah kepada wakil rakyat Riau di tingkat pusat.
Pembahasan mengenai dugaan penimbunan BBM sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian sejumlah pihak di Pekanbaru. Namun, dugaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian dan penanganan sesuai mekanisme hukum serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
GMKR dan elemen masyarakat adat menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut, terutama menyangkut kejelasan distribusi BBM, kelangkaan di lapangan, serta langkah penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya: apakah aspirasi yang akan dibawa ke Senayan nantinya mampu membuka ruang penjelasan yang lebih terang mengenai persoalan BBM di Riau, sekaligus mendorong adanya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait. ***
