Wanton: Dukungan Sejak 2009 Berangkat dari Gagasan Kedaulatan Konstitusi, Bukan Kultus Individu
PEKANBARU, Saturealita.com — Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Prabowo DPD Riau, Wanton, S.H., M.H., M.Si., menegaskan bahwa dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto telah tumbuh sejak 2009, jauh sebelum Prabowo menjabat sebagai kepala negara. Menurutnya, dukungan tersebut berangkat dari kesesuaian gagasan tentang kedaulatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan keadilan pendidikan dengan amanat konstitusi.
Dalam wawancara eksklusif ini, Wanton menguraikan pandangan politik, hukum, dan ekonomi yang mendasari dukungannya. Ia juga menanggapi kritik publik terhadap kebijakan pemerintah, mengulas agenda penyelamatan kekayaan negara, serta menceritakan pengalamannya memperjuangkan koperasi melalui skema kerja sama dengan Agrinas Palma Nusantara.
Dukungan Sejak 2009: Gagasan, Bukan Kultus Individu
Saturealita.com: Publik menilai Bapak terlalu mengultuskan Presiden Prabowo. Bagaimana Bapak menjawab anggapan tersebut secara akademis?
Wanton: Saya perlu meluruskan persoalan ini secara metodologis. Dukungan saya bukan muncul belakangan, melainkan sejak 2009, jauh sebelum Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia.
Dalam ilmu politik, kita perlu membedakan personality cult atau kultus individu dari rational choice theory, yakni pilihan rasional yang bertumpu pada pertimbangan dan kesesuaian gagasan. Bagi saya, daya tarik utama pemikiran Prabowo terletak pada gagasan kedaulatan yang selaras dengan amanat konstitusi.
Jika kita menelaah UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3), konstitusi menegaskan peran negara dalam menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara itu, Pasal 31 ayat (1) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Bagi saya, kedua pasal tersebut membentuk satu kesatuan pemikiran: kedaulatan ekonomi dan kedaulatan sumber daya manusia. Saya pernah menguraikan pandangan ini dalam tulisan yang terbit seminggu sebelum Pemilu 2024.
Selain gagasannya, saya juga menilai Prabowo sebagai figur yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan strategis. Namun, bagi saya, ukuran utama dukungan tetap terletak pada gagasan dan pelaksanaannya, bukan semata-mata pada sosok pribadi.
Protes Publik dan Ujian Demokrasi
Saturealita.com: Bagaimana Bapak melihat gelombang protes terhadap kebijakan Presiden Prabowo saat ini?
Wanton: Dalam perspektif demokrasi deliberatif, perbedaan pendapat merupakan bagian wajar dari proses demokrasi. Karena itu, kita perlu menanggapi protes melalui analisis yang objektif, rasional, dan berbasis data.
Saya melihat sejumlah agenda pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyelamatan aset nasional dan penguatan kedaulatan ekonomi, memiliki tujuan strategis. Namun, setiap kebijakan tetap harus kita nilai berdasarkan desain, pelaksanaan, hasil, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Saya juga mengikuti pandangan sejumlah tokoh, seperti Rocky Gerung, Fahri Hamzah, dan Budiman Sudjatmiko, dalam perdebatan mengenai arah kebijakan nasional. Perbedaan posisi mereka menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia memiliki banyak sudut pandang yang perlu kita kaji secara kritis.
Dalam pandangan saya, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik mencerminkan prinsip bonum commune, yakni kebaikan bersama. Prinsip ini harus menjadi ukuran untuk menilai apakah kebijakan benar-benar melayani masyarakat luas atau justru menguntungkan kelompok tertentu.
Antara Dukungan dan Kritik terhadap Kekuasaan
Saturealita.com: Apakah sikap tersebut tidak membuat Bapak terlihat seperti penjilat kekuasaan?
Wanton: Saya memahami pertanyaan itu. Namun, saya menempatkan diri sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nilai-nilai konstitusi.
Ketika suatu kebijakan sejalan dengan cita hukum bangsa atau rechtsidee, kita memiliki alasan untuk mendukungnya. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya menyimpang dari konstitusi atau merugikan masyarakat, kita juga harus berani memberikan kritik.
Dalam terminologi Max Weber, saya melihat sikap ini sebagai value-rational action, yakni tindakan rasional yang berlandaskan nilai. Jadi, dukungan politik tidak seharusnya menghilangkan daya kritis seseorang.
Saya menilai arah kepemimpinan Prabowo memiliki sejumlah agenda yang penting bagi bangsa. Akan tetapi, dukungan tersebut harus tetap berjalan bersama pengawasan publik, transparansi, dan pertanggungjawaban pemerintah.
Kedaulatan Harga dan Tantangan Industri Sawit
Saturealita.com: Secara empiris, di mana Bapak melihat bukti kebijakan penyelamatan kekayaan negara?
Wanton: Kita perlu membahas persoalan ini berdasarkan data, bukan sekadar asumsi. Bagi saya, salah satu tantangan mendasar terletak pada kemampuan Indonesia menentukan nilai ekonominya sendiri.
Pertama, merebut kedaulatan harga.
Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Namun, besarnya kapasitas produksi tidak otomatis memberi kita kendali penuh terhadap pembentukan harga di pasar internasional.
Selama ini, pelaku industri menggunakan berbagai acuan harga global, termasuk Bursa Malaysia Derivatives (BMD). Karena itu, kita perlu memperkuat mekanisme perdagangan nasional agar Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik.
Saya menilai ketergantungan pada acuan eksternal dapat membatasi kemampuan produsen dalam negeri untuk menentukan nilai komoditasnya. Kondisi tersebut perlu kita benahi melalui penguatan infrastruktur pasar, transparansi transaksi, dan tata kelola perdagangan.
Selain itu, praktik under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya, transfer pricing yang tidak wajar, serta penggunaan perusahaan cangkang dalam perdagangan komoditas perlu mendapat pengawasan serius. Jika praktik tersebut terbukti merugikan penerimaan negara, pemerintah harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Dalam konteks itu, saya mendukung upaya memperkuat bursa komoditas nasional, termasuk gagasan ICOMEX, sebagai bagian dari strategi meningkatkan posisi tawar Indonesia. Kita harus bergerak dari sekadar price taker menuju price maker, tanpa mengabaikan mekanisme pasar dan standar perdagangan internasional.
Bagi saya, agenda tersebut merupakan salah satu upaya menerjemahkan semangat Pasal 33 UUD 1945 ke dalam kebijakan ekonomi.
Hilirisasi dan Konsolidasi Aset melalui Danantara
Wanton: Kedua, hilirisasi dan konsolidasi aset nasional.
Dalam dependency theory atau teori ketergantungan, negara yang terus mengandalkan ekspor bahan mentah berisiko mempertahankan posisi lemah dalam rantai nilai global. Sebab, negara lain dapat menikmati sebagian besar nilai tambah melalui pengolahan, teknologi, dan penguasaan pasar.
Karena itu, hilirisasi perlu mendorong Indonesia mengolah sumber daya di dalam negeri, memperluas industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Saya juga melihat Danantara sebagai salah satu instrumen strategis dalam pengelolaan dan konsolidasi investasi negara. Namun, keberhasilannya harus kita ukur melalui tata kelola yang transparan, efisiensi investasi, manfaat ekonomi, dan akuntabilitas penggunaan aset.
Tentu saja, perubahan yang mengganggu kepentingan kelompok pencari rente atau rent-seekers berpotensi memicu perlawanan. Dalam politik ekonomi, persaingan kepentingan dapat berlangsung melalui opini publik, propaganda digital, hingga upaya memengaruhi pemberitaan.
Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi media dan kemampuan memeriksa informasi. Kita harus membedakan kritik yang berlandaskan bukti dari propaganda yang sengaja memanipulasi persepsi. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus membuka ruang kritik yang sah agar agenda reformasi tetap berjalan secara demokratis.
Pendidikan sebagai Fondasi Kedaulatan Bangsa
Saturealita.com: Bapak juga menghubungkan kebijakan ekonomi dengan pendidikan yang berkeadilan. Apa korelasi ilmiahnya?
Wanton: Inilah mata rantai yang sering luput dari perhatian. Dalam teori human capital yang dikembangkan Gary Becker, pendidikan dan peningkatan keterampilan berperan penting dalam membangun produktivitas manusia.
Artinya, kedaulatan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri tanpa kualitas sumber daya manusia. Pasal 33 dan Pasal 31 UUD 1945 memiliki hubungan strategis: negara perlu mengelola kekayaan alam sekaligus memastikan rakyat memiliki kemampuan untuk menikmati dan mengembangkan kekayaan tersebut.
Di Riau, misalnya, kita masih perlu memperhatikan tantangan akses pendidikan bagi anak-anak keluarga petani sawit di wilayah pedalaman. Keterbatasan ekonomi, jarak, dan fasilitas pendidikan dapat mempersempit kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Dalam konteks itu, saya melihat Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas generasi muda.
Secara konseptual, MBG bukan sekadar bantuan pangan. Program pemenuhan gizi dapat mendukung tumbuh kembang anak, sedangkan keberhasilannya bergantung pada kualitas makanan, ketepatan sasaran, pengawasan, dan evaluasi hasil. Kita juga perlu mengukur dampaknya terhadap status gizi, kesehatan, dan kemampuan belajar anak.
Sementara itu, Sekolah Rakyat dapat berperan sebagai instrumen affirmative action untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Bagi saya, pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi hak istimewa kelompok yang mampu secara ekonomi. Negara harus membuka kesempatan yang lebih adil agar kemiskinan tidak terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
KSO Agrinas Palma Nusantara dan Perjuangan Koperasi
Saturealita.com: Bagaimana perkembangan pengajuan kerja sama koperasi yang Bapak bawa kepada Agrinas Palma Nusantara?
Wanton: Saya pernah beraudiensi langsung dengan Kolonel Purn. Rahmadhudin Taufik beserta jajaran staf Agrinas Palma Nusantara.
Saat itu, kami mengajukan Koperasi Bahu Tani Riau yang diketuai Alimin, salah satu tokoh yang turut memperjuangkan kemenangan Prabowo pada Pemilu 2024. Para anggota koperasi tersebut juga memiliki komitmen politik yang sama.
Namun, karena beliau kemudian berpindah tugas, hingga saat ini kami belum memperoleh tindak lanjut konkret atas pengajuan tersebut.
Saya tentu berharap setiap proses kerja sama dapat berjalan melalui mekanisme yang jelas, profesional, dan transparan. Dengan demikian, koperasi yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh kesempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kekecewaan dan Dinamika Kepentingan Politik
Saturealita.com: Apakah Bapak kecewa karena pengajuan tersebut belum memperoleh tindak lanjut?
Wanton: Secara manusiawi, tentu ada kekecewaan. Saya melihat dinamika di lapangan yang menurut saya perlu kita cermati, terutama ketika sebagian pihak mengandalkan kedekatan dengan tokoh tertentu atau mengatasnamakan dukungan politik untuk memperoleh akses.
Saya juga menemukan situasi yang, menurut penilaian saya, mencerminkan political opportunism atau oportunisme politik. Namun, setiap dugaan mengenai afiliasi maupun kepentingan pihak tertentu perlu kita periksa berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi.
Bagi saya, loyalitas politik seharusnya tidak menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan mitra kerja sama. Profesionalisme, kapasitas kelembagaan, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi pertimbangan utama.
Setelah mempertimbangkan situasi tersebut, saya meminta kawan-kawan untuk mundur secara terhormat daripada memaksakan proses yang belum menemukan kejelasan.
Menolak Jalur Lobi Kekuasaan
Saturealita.com: Mengapa Bapak tidak memanfaatkan kedekatan dengan lingkaran Istana atau Ketua Komisi III untuk memperjuangkan pengajuan tersebut?
Wanton: Menurut saya, langkah itu tidak tepat secara etika. Koperasi tersebut bukan milik pribadi saya. Saya hanya membantu memfasilitasi kawan-kawan yang ingin membangun usaha melalui jalur kelembagaan.
Prinsip saya sederhana: biarkan proses berjalan secara wajar atau let the process flow naturally. Jika pengajuan belum memperoleh hasil, kami harus menghormati mekanisme yang berlaku dan mengevaluasi langkah berikutnya.
Saya tidak ingin menggunakan kedekatan politik untuk menekan pihak mana pun. Bagi saya, dukungan ideologis kepada seorang pemimpin tidak otomatis memberi hak istimewa dalam urusan bisnis atau kerja sama kelembagaan.
Kekecewaan tentu tetap ada, terutama bagi kawan-kawan yang telah lama berkomitmen. Namun, kami harus memisahkan perjuangan gagasan dari kepentingan memperoleh keuntungan atau akses kekuasaan.
Biaya Perjuangan dan Komitmen Ideologis
Saturealita.com: Perjuangan melalui media informasi tentu membutuhkan biaya besar. Bagaimana Bapak membiayai kegiatan tersebut?
Wanton: Dalam perspektif sosiologi, gerakan yang memperjuangkan gagasan memiliki social cost atau biaya sosial. Tentu, kegiatan komunikasi publik, penyebaran informasi, dan pengorganisasian membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.
Namun, saya memegang prinsip lillahi ta’ala. Saya tidak ingin menjadikan seluruh pengorbanan sebagai hitungan untung dan rugi semata, karena bagi saya perjuangan juga menyangkut keyakinan dan pengabdian.
Kawan-kawan di BAHU memiliki solidaritas yang kuat. Mereka memahami tujuan gerakan ini dan kerap bergotong royong memenuhi kebutuhan operasional.
Pada dasarnya, saya ingin memastikan bahwa program pemerintah yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai di daerah. Dukungan tersebut tentu tidak berarti kita menutup mata terhadap kekurangan atau mengabaikan kritik.
Menurut saya, Indonesia sedang menghadapi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, memperbaiki tata kelola sumber daya, dan memperluas akses pendidikan. Momentum seperti ini harus kita manfaatkan melalui kerja nyata, pengawasan, serta partisipasi publik.
Uang bisa kita cari, tetapi kesempatan untuk mendorong perubahan struktural membutuhkan keberanian dan konsistensi. Saya berharap perjuangan gagasan ini dapat membantu petani sawit memperoleh posisi tawar yang lebih baik dan membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia.
Bagi saya, keberhasilan perjuangan bukan semata-mata soal proyek atau keuntungan materi. Ukurannya adalah sejauh mana gagasan tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dukungan kepada Prabowo dan Tanggung Jawab Warga Negara
Saturealita.com: Sebagai penutup, apakah Bapak memang pengagum berat Prabowo secara personal?
Wanton: Saya tegaskan kembali, saya bukan pengagum figur secara membabi buta. Saya mendukung konsistensi gagasan dan keberanian mengambil tindakan yang menurut saya sejalan dengan kepentingan bangsa.
Setiap warga negara memiliki civic duty atau tanggung jawab kewargaan untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya. Saya memilih menjalankan tanggung jawab tersebut melalui bidang hukum, advokasi, dan komunikasi publik di daerah.
Namun, dukungan harus tetap berpijak pada konstitusi. Kita perlu mendukung kebijakan yang membawa manfaat, mengawasi pelaksanaannya, dan menyampaikan kritik apabila menemukan penyimpangan.
Saya tidak pernah menjadikan dukungan ini sebagai sarana untuk meminta jabatan. Bagi saya, gagasan Prabowo tentang kedaulatan ekonomi dan penguatan sumber daya manusia memiliki titik temu dengan pemikiran yang selama ini saya perjuangkan.
Karena itu, saya ingin masyarakat menilai dukungan saya berdasarkan argumentasi, rekam jejak, dan gagasan yang saya sampaikan, bukan sekadar kedekatan personal dengan seorang pemimpin.
Pada akhirnya, dukungan politik yang sehat bukanlah kultus individu, melainkan keberanian memperjuangkan gagasan sekaligus menjaga kekuasaan agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang mendukung seorang pemimpin, tetapi juga apa yang telah mereka perjuangkan bagi bangsa dan rakyatnya.
