PEKANBARU,Saturealita.com-Panglima Pucuk DPP Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Provinsi Riau, Datuk Ismail Amir, SH, MH, melontarkan kritik keras terhadap lambannya tindak lanjut persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Riau. Ia menilai, pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan bersama DPRD Provinsi Riau belum menunjukkan perkembangan maupun kepastian penyelesaian yang diharapkan masyarakat.
Pernyataan tegas itu disampaikan Datuk Ismail Amir usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026). Menurutnya, karena belum adanya kejelasan di tingkat daerah, persoalan tersebut kini kembali diperjuangkan melalui forum yang melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau, khususnya Komisi VI.
Datuk Ismail bahkan menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja DPRD Riau yang dinilainya belum memperlihatkan langkah konkret dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Dengan kondisi semacam ini, saya menganggap DPRD Riau ini boleh dikatakan ‘mandul’, sehingga persoalan ini dibawa ke tingkat pusat dengan menghadirkan anggota DPR RI Dapil Riau Komisi VI,” tegasnya.
Ia menjelaskan, istilah “mandul” yang digunakannya merupakan bentuk kritik terhadap belum terlihatnya gerakan nyata dan kepastian penyelesaian, bukan sekadar penilaian tanpa alasan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang terukur, terlebih persoalan kelangkaan BBM berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, aktivitas ekonomi, serta kelancaran berbagai sektor kehidupan.
Janji Tiga Hari, Realisasi Masih Dipertanyakan
Datuk Ismail mengaku masih mengingat komitmen yang disampaikan pimpinan DPRD Riau dalam RDP sebelumnya. Saat itu, menurut keterangannya, persoalan tersebut dijanjikan akan dituntaskan dalam waktu tiga hari.
Namun, hingga Rabu (14/10/2026), ia mengaku belum menerima informasi mengenai perkembangan maupun hasil konkret dari komitmen tersebut.
“Saya masih ingat, saat RDP di DPRD Riau, ketuanya mengatakan tiga hari akan dituntaskan. Kenyataannya sampai detik ini, sama sekali tidak ada informasi terkait permasalahan ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan sekaligus pengingat bahwa forum RDP seharusnya tidak berhenti pada penyampaian aspirasi dan janji penyelesaian. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai langkah yang telah dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, penilaian mengenai belum adanya tindak lanjut tersebut merupakan keterangan Datuk Ismail. Penjelasan dari pihak DPRD Riau mengenai perkembangan penanganan persoalan ini masih diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Bawa Persoalan ke Pusat, LLMB Berharap Ada Jalan Keluar
Tidak ingin persoalan berlarut-larut, LLMB Riau berharap RDP bersama DPR RI Komisi VI dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih konkret. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memperluas ruang koordinasi dan mendorong pihak-pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan kelangkaan BBM di Provinsi Riau.
Datuk Ismail berharap aspirasi yang disampaikan melalui forum tersebut dapat ditindaklanjuti secara berjenjang kepada instansi berwenang, sehingga persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak terus berulang tanpa kepastian.
Ia juga menaruh harapan agar koordinasi dengan pihak terkait, termasuk institusi yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan hukum, dapat berjalan sesuai ketentuan apabila ditemukan persoalan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Harapan kami, usai RDP bersama DPR RI Komisi VI, persoalan kelangkaan BBM dapat teratasi dengan baik sesuai harapan dan perjuangan masyarakat Riau pada umumnya,” tutupnya.
Masyarakat Menanti Langkah Nyata
Persoalan kelangkaan BBM di Riau kini menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan serius, terkoordinasi, dan transparan. Kritik yang disampaikan LLMB Riau menjadi dorongan agar seluruh pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan masalah tersebut.
Publik tentu menanti lebih dari sekadar pertemuan dan pernyataan komitmen. Kejelasan tindak lanjut, kepastian waktu, serta langkah nyata di lapangan menjadi hal penting untuk menjawab keresahan masyarakat.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut RDP bersama DPR RI Komisi VI dan respons pihak-pihak terkait. Harapannya, perjuangan yang dibawa ke tingkat pusat benar-benar menghasilkan solusi, sehingga persoalan kelangkaan BBM di Bumi Lancang Kuning dapat ditangani secara efektif dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas. ***
