KETUA BAHU : TANGKAP DAN ADILI SUKANTO TANOTO JIKA TERBUKTI MELANGGAR HUKUM!

Nasional, News39 Dilihat

PEKANBARU,Saturealita.com-Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Prabowo DPD Riau, Wanton, SH. MH. M.Si, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti hanya pada pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Menurut Wanton, setelah Satgas PKH mencabut izin PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare lewat SK Menhut No. 971 Tahun 2026, langkah selanjutnya harus jelas: periksa, tangkap, dan adili siapa pun yang bertanggung jawab, termasuk pemiliknya, Sukanto Tanoto, jika terbukti melanggar hukum.

“Jangan hanya perusahaannya yang dicabut izinnya, tapi orangnya bebas jalan-jalan. Kalau memang ada pelanggaran hukum, tangkap dan adili. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” tegas Wanton, Sabtu (21/11/2026).

KENAPA WANTON MENDESAK?

Wanton menyebut, temuan Satgas PKH bukan temuan kecil:

1. Kebakaran lahan gambut berulang
2. Perkebunan sawit ilegal seluas 18.362,74 hektare
3. Bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare
4. Kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare

“Ini bukan kesalahan administrasi. Ini kerusakan lingkungan yang luar biasa. Riau yang menanggung asapnya, Riau yang menanggung banjirnya, Riau yang menanggung sengsaranya. Masa pelakunya dibiarkan?” ujar Wanton.

DUKUNG SATGAS PKH & PRESIDEN PRABOWO

Wanton menegaskan, desakan ini bukan untuk menghakimi seseorang sebelum ada putusan pengadilan. Desakan ini adalah untuk memastikan hukum berjalan.

“Kami mendukung penuh Presiden Prabowo dan Satgas PKH. Tapi penegakan hukum harus tuntas. Cabut izin itu baru langkah awal. Langkah selanjutnya adalah proses pidana, periksa semua yang terlibat, sita aset hasil kejahatan, dan adili di pengadilan,” katanya.

Wanton juga mengingatkan soal UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI. Menurutnya, UU itu harus pertama kali diterapkan untuk kasus-kasus besar seperti ini.

“Kalau terbukti ada kerugian negara dan kerusakan lingkungan, rampas asetnya untuk negara, untuk memulihkan hutan Riau, untuk rakyat Riau,” tegas Wanton.

TANGGAPAN PT RAPP

Sebelumnya, pihak PT RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut terkait pencabutan izin tersebut.

Wanton menghormati hak PT RAPP dan Sukanto Tanoto untuk membela diri di hadapan hukum.

“Kami tidak menghakimi. Kami minta proses hukum yang adil, transparan, dan terbuka. Kalau tidak bersalah, silakan buktikan di pengadilan. Kalau bersalah, hukum seberat-beratnya. Itu namanya keadilan,” ujar Wanton.

PESAN UNTUK KEJAGUNG & POLRI

Di akhir pernyataannya, Wanton secara terbuka meminta Kejaksaan Agung, Polri, dan Satgas PKH untuk:

1. Memeriksa jajaran direksi dan pemilik PT RAPP
2. Mengusut aliran dana dan struktur korporasi
3. Menetapkan tersangka jika ditemukan cukup bukti
4. Membawa kasus ini ke pengadilan secara terbuka

“Rakyat Riau sudah lama menunggu keadilan. Jangan sampai kasus sebesar ini hanya berakhir di pencabutan izin saja. Tangkap dan adili, itu tuntutan rakyat!” tutup Wanton.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *