PEKANBARU,Saturealita.com-Walaupun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah usai, namun masih menimbulkan pertanyaan hingga sampai saat ini.
Sistim PPDB terkesan carut marut dalam proses secara online, bahkan jauh dari kata adil, karena masih diduga ada permainan tebang pilih. Padahal PPDB sistem online merupakan harapan besar masyarakat, tidak ada permainan dalam penerimaan siswa. Tapi semua itu hanya menjadi sebuah harapan saja.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur LSM LIRA Riau yang juga ketua tim pengawasan PPDB bentukkan Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Riau angkat bicara, Jumat (22/07/2022)
Sekretaris PW MOI Riau, Rio Kasary mengatakan masih adanya masalah di PPDB tingkat SMA dan SMK pada tahun ini, menunjukkan bahwa pemerintah Riau melalui dinas Pendidikan tidak serius mengelola pendidikan.
Pasalnya, persoalan ini, terus berulang setiap tahunnya, sehingga tidak ada keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Pola-pola lama saling back up terus terjadi, jelas masyarakat kecil dirugikan.
Persoalan terkait dengan zonasi sangatlah banyak sekali. Salah satunya, ada anak dengan jarak dari rumah ke sekolah dekat malah tidak lulus padahal jelas secara regulasi zonasi anak tersebut punya hak lulus lebih dahulu.
“Sangat aneh sekali, dengan menggunakan sistem zonasi arti anak-anak tempat dapat diterima lebih dahulu sesuai kuotanya. Syarat zonasi dapat diikuti dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan PPDB pada Pasal 14 Ayat 3 yaitu domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Ini malah banyak anak-anak yang dekat dari sekolah tidak diterima” ucapnya heran
Ia juga menyesalkan kabar masih ada kouta yang belum terisi padahal PPDB sudah selesai dilakukan. ” Lebih aneh lagi PPDB sudah selesai tapi masih ada sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota bahkan jumlahnya puluhan orang. Ini untuk apa?, untuk siswa siluman yang masuk belakangan yang di backup oleh pejabat atau ini menjadi bisnis’ ucapnya bertanya
Jika hal ini benar terjadi sambung Rio, maka Gubernur Riau harus bertanggung jawab dan segera meyelesaikan masalah ini. Segera isi kekosongan kuota disekolah-sekolah itu dengan masyarakat tempatan sesuai zonasi jangan ada siswa titipan yang masuk.
“Percuma APBD kita dibayar untuk pendidikan gratis dari SD sampai SMA, tapi yang merasakan bukan mereka yang membutuhkan, jelas-jelas banyak anak yang tidak mampu tidak bisa masuk kesekolah negeri yang notabene gratis. Tapi anak dan saudara oknum pejabat bisa masuk kesekolah yang mereka inginkan tanpa mengikuti proses PPDB” ujarnya keras
Untuk itu, juga diminta kepada Gubri untuk mengevaluasi kinerja Plt Kadisdik Riau dan ketua PPDB SMA dan SMK, jika mereka tidak mampu menyelesaikan masalah PPDB sebaiknya di ganti dengan orang yang cakap untuk mengurus PPDB ini. Jangan pertahankan orang-orang yang tidak kredibel yang masih memikirkan kelompok dan golongan sehingga masyarakat menjadi korban.
“Jelas kami dari LSM LIRA Riau merupakan LSM terbesar ada di 34 propinsi se Indonesia memiliki rekor MURI dengan presiden LIRA Drs. HM. Jusuf Rizal, SH, SE, M.Si serta tim pengawasan PPDB yang dibentuk oleh PW MOI minta Gubri bertanggung jawab dan mengganti Plt Kadisdik Riau serta ketua panitia PPDB SMA dan SMK yang tidak kredibel.
Sedangkan kouta yang masih tersisa di sekolah-sekolah saat ini Gubri harus mengintruksikan, agar di buka kembali untuk masyarakat tempatan. “Sedangkan rencana DPRD Riau untuk membuat pansus kita dukung penuh tapi kami ingatkan juga DPRD Riau tidak pula bermain dalam pansus, karena akan kami kawal prosesnya” tutupnya. (Ari)
