KSPSI AGN Riau, Siap Kawal Keadilan Dunia Kerja LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Masa Bakti 2026–2029
PEKANBARU, Saturealita.com-Penguatan tata kelola ketenagakerjaan di Provinsi Riau memasuki babak baru. Pengukuhan kepengurusan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Riau masa bakti 2026–2029 serta Dewan Pengupahan Provinsi Riau masa bakti 2026–2029 menjadi momentum penting untuk memperkokoh sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif dan berkeadilan.
Pengukuhan tersebut tidak sekadar menjadi seremoni pergantian atau pembentukan kepengurusan baru. Lebih jauh, momentum ini menjadi penanda dimulainya sebuah periode kerja baru yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan Riau, mulai dari persoalan hubungan industrial, perlindungan pekerja, produktivitas, penciptaan lapangan kerja hingga kebijakan pengupahan yang berkeadilan dan tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Menurutnya Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI-AGN) Provinsi Riau, Erick Suryadi R Amd AAIJ, LKS Tripartit memiliki posisi strategis karena mempertemukan tiga unsur utama dalam ekosistem ketenagakerjaan, yakni pemerintah, organisasi pengusaha serta serikat pekerja/serikat buruh.
“Saya menilai dalam struktur LKS Tripartit Provinsi, Gubernur menjadi ketua dengan keterwakilan unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja sebagai bagian dari kepengurusan”, katanya, Selasa siang, (18/6/26) kepada media online ini.
Dikatakan, Karena itu, pengukuhan kepengurusan periode 2026–2029 diharapkan tidak berhenti pada pengambilan sumpah maupun penyerahan mandat organisasi. Para pengurus baru dituntut mampu menjadikan forum tripartit sebagai ruang dialog yang terbuka, konstruktif dan solutif.
Selanjutnya, di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, hubungan antara pekerja dan pengusaha membutuhkan komunikasi yang sehat. Perbedaan kepentingan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun perbedaan tersebut harus dikelola melalui dialog dan mekanisme kelembagaan agar tidak berkembang menjadi konflik hubungan industrial.
“Di sinilah LKS Tripartit kita harapkan memainkan peran penting, bukan sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi menjadi jembatan kepentingan yang mampu melahirkan rekomendasi bagi kemajuan ketenagakerjaan Riau”, urainya kembali
Sementara itu, Dewan Pengupahan Provinsi Riau memiliki tantangan yang tidak kalah strategis. Kebijakan pengupahan selalu bersentuhan langsung dengan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha. Karena itu, setiap pembahasan mengenai upah membutuhkan kajian, data dan pertimbangan yang objektif.
Dalam pembahasan UMP dan UMK sebelumnya, Dewan Pengupahan Riau melibatkan unsur pemerintah, BPS, perangkat hukum pemerintah daerah, serikat pekerja serta organisasi pengusaha. Pemerintah berperan memfasilitasi kajian, sementara aspirasi pekerja dan kemampuan dunia usaha menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi.
Pekerja membutuhkan upah yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup. Pengusaha membutuhkan kepastian serta iklim usaha yang sehat agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Sementara pemerintah membutuhkan keseimbangan keduanya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan.
“Ya saya katakan, tantangan itulah yang kini berada di pundak kepengurusan Dewan Pengupahan Provinsi Riau masa bakti 2026–2029”, sebutnya
Kepengurusan baru diharapkan mampu membangun tradisi pembahasan kebijakan pengupahan yang semakin transparan, berbasis data dan mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, daya beli pekerja serta kemampuan dunia usaha menjadi berbagai aspek yang perlu diperhatikan secara proporsional dalam setiap proses pembahasan.
Pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa keputusan mengenai upah membutuhkan proses dialog yang melibatkan berbagai kepentingan. UMP Riau tahun 2025, misalnya, ditetapkan setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Riau dan kemudian ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Karena itu, keberadaan Dewan Pengupahan periode 2026–2029 diharapkan mampu semakin memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan pengupahan di Bumi Lancang Kuning.
Lebih dari sekadar angka upah, kebijakan pengupahan menyangkut wajah kesejahteraan masyarakat pekerja sekaligus masa depan dunia usaha.
Di sisi lain, LKS Tripartit memiliki ruang yang lebih luas untuk membicarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Forum tersebut dapat menjadi tempat mempertemukan gagasan dan kepentingan tiga unsur utama agar pembangunan ketenagakerjaan berjalan seimbang.
Jika komunikasi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha berlangsung baik, berbagai persoalan dapat dibicarakan sejak dini sebelum berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.
Kondisi tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan perekonomian daerah. Dunia usaha membutuhkan kepastian hubungan industrial, sementara pekerja membutuhkan kepastian perlindungan dan penghormatan terhadap hak-haknya.
Keduanya bukanlah kepentingan yang harus dipertentangkan. Justru keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Masa bakti 2026–2029 pun menjadi periode yang penuh tantangan. Perubahan teknologi, digitalisasi dunia kerja, perkembangan model pekerjaan, tuntutan peningkatan kompetensi tenaga kerja serta persaingan ekonomi akan terus memengaruhi dunia ketenagakerjaan.
Karena itu, kepengurusan baru LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Riau dituntut tidak hanya responsif terhadap persoalan hari ini, tetapi juga mampu membaca perubahan yang akan terjadi beberapa tahun ke depan.
Forum tripartit harus mampu menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai bagaimana menciptakan tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan yang produktif dan kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan sekaligus kepastian.
Momentum pengukuhan ini akhirnya membawa pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kepengurusan.
“2026–2029 harus menjadi periode konsolidasi hubungan industrial Riau”, ujarnya
Pemerintah diharapkan semakin kuat dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan regulasi. Pengusaha diharapkan terus membuka ruang dialog serta memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sementara serikat pekerja dan buruh diharapkan dapat menyuarakan kepentingan anggotanya melalui mekanisme dialog yang konstruktif.
Ketiga unsur tersebut memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar roda perekonomian tetap bergerak dan dunia kerja tetap kondusif.
Dengan demikian, pengukuhan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Provinsi Riau masa bakti 2026–2029 dapat menjadi titik awal untuk menghadirkan hubungan industrial yang bukan hanya harmonis di atas kertas, tetapi benar-benar terasa manfaatnya bagi pekerja, pengusaha dan masyarakat Riau secara luas.
Pada akhirnya, keberhasilan kepengurusan baru tidak akan diukur dari megahnya prosesi pengukuhan, melainkan dari seberapa jauh forum tersebut mampu menghasilkan solusi nyata.
Dari ruang dialog menuju kebijakan. Dari kebijakan menuju kesejahteraan. Dan dari kesejahteraan menuju Riau yang semakin produktif, berdaya saing dan berkeadilan.
Pengukuhan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Provinsi Riau masa bakti 2026–2029 pun menjadi babak baru perjalanan hubungan industrial di Riau sebuah amanah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, dunia usaha dan pekerja demi masa depan ekonomi daerah yang lebih kuat. ***