PEKANBARU,saturealita.com-Ketua BAHU Prabowo DPD Riau, Wanton, S.H., M.H., M.Si., mendesak Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas ESDM agar segera berkoordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga Sumbagut untuk mengatasi kelangkaan BBM jenis Bio Solar. Ia juga meminta Pemprov membuka data stok harian ke publik dan membentuk posko pengaduan.
“Antrean 5-6 jam sudah sangat merugikan masyarakat. Petani tidak bisa olah lahan, nelayan dan UMKM terganggu. Masyarakat berhak tahu kondisi stok yang sebenarnya. Jika perlu, Pemprov segera buka posko pengaduan,” kata Wanton di Pekanbaru.
Antrean panjang terpantau di sejumlah SPBU di Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Bengkalis. Warga terpaksa menunggu berjam-jam, bahkan sebagian memilih membeli eceran dengan harga Rp14.000 per liter.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Ismon, membenarkan adanya lonjakan konsumsi. Menurutnya, peningkatan terjadi karena aktivitas transportasi tinggi dan adanya penyesuaian harga 1 September 2026 yang membuat sebagian masyarakat beralih dari Dexlite ke Bio Solar.
“Pemprov sudah mengajukan tambahan kuota Bio Solar sebanyak 99.700 KL ke BPH Migas. Realisasinya masih menunggu persetujuan pusat,” ujar Ismon, Sabtu (5/9/2026).
Senada, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan telah menambah penyaluran hingga 20-27% dari rata-rata normal.
Area Manager Communication, Relations & CSR, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, “Kami telah meningkatkan penyaluran hingga 20 persen dari rata-rata normal serta terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan lembaga penyalur agar distribusi berjalan lancar.”
“Lonjakan antrean terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kepadatan di beberapa SPBU, terutama pada jam-jam tertentu,” jelas Fahrougi.
Di tengah situasi ini, muncul dugaan praktik penimbunan. Solar subsidi diduga ditimbun lalu dijual ke pihak industri. “Disinyalir ada pihak-pihak yang bermain, pelakunya diduga oknum aparat,” ungkap Wanton.
Dampak ke masyarakat
Petani kesulitan mengolah lahan karena Solar untuk traktor sulit didapat
Nelayan dan UMKM resah karena aktivitas usaha terganggu
Sopir kehilangan waktu dan pendapatan.
“Waktu kami habis hanya untuk antri solar sudah 5-6 jam, otomatis pendapatan kami menurun,” keluh Supri, salah seorang sopir di Pekanbaru.
Wanton berharap Pemprov bersama Polri tidak hanya menunggu kuota dari pusat, tetapi juga bertindak cepat menertibkan distribusi dan menindak dugaan penyimpangan.***