JAKARTA,saturealita.com-Angka Rp106,3 miliar kini menjadi salah satu simpul penting dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Bukan semata soal besarnya uang yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT), perhatian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini bergeser pada pertanyaan yang jauh lebih besar: dari mana uang itu berasal, melalui siapa bergerak, untuk kepentingan apa, dan siapa yang pada akhirnya menerima atau menggunakannya?
Dalam perkembangan terbaru, KPK secara khusus mendalami dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada Selasa (22/9/2026) menyebut penyidik masih menelusuri apakah uang tersebut digunakan untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan pribadi Nusron Wahid. Hingga saat ini, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron.
Artinya, teka-teki Rp106,3 miliar belum berhenti pada delapan tersangka yang telah ditetapkan.
BUKAN SEKADAR UANG TUNAI
Dalam OTT terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, KPK menyita uang tunai dan barang bukti elektronik dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.
KPK menyebut jumlah tersebut terdiri antara lain dari uang rupiah dan sejumlah mata uang asing. Delapan orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Namun, bagi penyidik, uang tunai hanyalah satu bagian dari konstruksi perkara.
Yang kini menjadi kunci adalah jejak transaksi dan komunikasi di balik uang tersebut.
Penggeledahan di sejumlah lokasi juga menghasilkan barang bukti elektronik. Bahkan, dalam penggeledahan rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri, KPK menemukan petunjuk yang diduga berkaitan dengan aliran uang.
DUA JALUR YANG SEDANG DIBEDAH
Penyidik disebut sedang membedah setidaknya dua konstruksi sumber uang.
Pertama, dugaan pungutan atau pemberian uang yang berkaitan dengan layanan pertanahan, termasuk pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Kedua, dugaan transaksi terkait rotasi, mutasi hingga promosi jabatan di lingkungan ATR/BPN.
Dua jalur tersebut membuat penyidikan tidak hanya berbicara mengenai satu proses administrasi pertanahan, tetapi juga mengenai bagaimana uang diduga bergerak di dalam lingkungan birokrasi.
KPK masih melakukan verifikasi untuk menentukan secara rinci asal-usul dan peruntukan setiap bagian dari uang tersebut.
NAMA NUSRON, SEJAUH MANA KETERKAITANNYA?
Di titik inilah perhatian publik mengarah kepada Nusron Wahid.
KPK sedang menelusuri informasi apakah sebagian uang tersebut berkaitan dengan kegiatan organisasi atau kepentingan pribadi Menteri ATR/BPN.
Namun, pendalaman tersebut belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa Nusron menerima atau menggunakan uang tersebut.
Status hukum dan keterlibatan seseorang harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan proses penyidikan. Sampai perkembangan yang disampaikan KPK pada 22 September 2026, Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Nusron sendiri sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia juga menegaskan pelayanan pertanahan di ATR/BPN tetap berjalan.
UANG SUDAH DISITA, JEJAKNYA BELUM SELESAI DIBACA
Dengan nilai barang bukti mencapai Rp106,3 miliar, pertanyaan terbesar kini bukan lagi sekadar berapa uang yang ditemukan KPK.
Pertanyaan yang lebih menentukan adalah:
Siapa sumber uangnya?
Siapa pengumpulnya?
Siapa yang mengatur pergerakannya?
Untuk kepentingan siapa uang tersebut digunakan?
Dan yang paling penting, apakah seluruh mata rantai aliran uang tersebut dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah?
KPK kini memiliki tugas untuk menyusun seluruh potongan tersebut menjadi satu konstruksi perkara yang utuh.
Sebab, uang tunai dapat disita dalam satu malam. Tetapi untuk mengungkap siapa yang berada di balik aliran uang tersebut, penyidik membutuhkan bukti, komunikasi, transaksi, saksi, serta keterkaitan antarperistiwa.
Di situlah babak berikutnya kasus ATR/BPN akan diuji.
Rp106,3 miliar sudah berada dalam penguasaan KPK. Kini publik menunggu: ke mana uang itu sebenarnya bergerak, dan sejauh mana jejak tersebut akan membawa penyidik dalam mengungkap keseluruhan perkara? ***
