Bangun Kemitraan Strategis Pengelolaan Sumur Idle di Blok Rokan
PEKANBARU,saturealita.com/-PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) mulai menunjukkan arah baru di bawah kepemimpinan Direktur Dr. H. Haris Kampay.
Belum genap 100 hari sejak dipercaya memimpin perusahaan daerah tersebut, Haris langsung mencatat langkah strategis dengan menjalin kerja sama pengelolaan sumur minyak idle melalui skema kemitraan bersama PT Karya Satria Abadi (KSA) dan PT Fondasindo Maret Berjaya (FMB).
Langkah ini dinilai menjadi salah satu terobosan penting dalam upaya mengoptimalkan potensi migas di Wilayah Kerja Rokan sekaligus memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
Kesepakatan awal diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT SPR dan PT KSA yang berlangsung di Kantor SPR, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur PT SPR Dr. H. Haris Kampay bersama Direktur PT KSA.
Menurut Haris Kampay, kerja sama tersebut merupakan Kerja Sama Operasi (KSO), di mana PT KSA bertindak sebagai perusahaan yang telah memperoleh kontrak pengelolaan sumur idle di Wilayah Kerja Rokan.
Ia menegaskan bahwa kemitraan ini bukan sekadar kerja sama bisnis, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kontribusi PT SPR terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
“Harapan kami, kerja sama ini menjadi langkah awal yang mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Riau,” ujarnya.
Haris menjelaskan bahwa setelah penandatanganan MoU dengan PT KSA, SPR segera menyiapkan tahapan operasional melalui kerja sama dengan perusahaan operator yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan migas.
Sebagai tindak lanjut, pada Kamis (16/7), PT SPR kembali menandatangani MoU dengan PT Fondasindo Maret Berjaya (FMB) yang akan berperan sebagai operator dalam pelaksanaan pengelolaan sumur idle tersebut.
Penandatanganan dilakukan oleh Haris Kampay bersama Jonni selaku Direktur Cabang PT Fondasindo Maret Berjaya Wilayah Riau, serta disaksikan oleh Notaris Ira Asiska.
Menurut Haris, hingga saat ini telah ada tiga perusahaan yang menyatakan kesiapan menjadi operator dalam proyek tersebut. Hal itu menunjukkan tingginya kepercayaan dunia usaha terhadap arah baru yang sedang dibangun PT SPR.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan perusahaan akan mengedepankan prinsip kemandirian bisnis tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami ingin SPR tumbuh sebagai perusahaan yang profesional, mandiri, dan mampu menjalankan program-programnya melalui kekuatan bisnis yang sehat, bukan mengandalkan APBD,” tegasnya.
Usai penandatanganan kerja sama, rombongan PT SPR bersama PT FMB yang dipimpin Sekretaris PT SPR Hariyanto Karim melanjutkan agenda dengan menghadiri pemaparan potensi sumur minyak idle di kantor PT Karya Satria Abadi di kawasan Rumbai, Pekanbaru.
Dalam kegiatan tersebut dipaparkan berbagai potensi cadangan minyak yang masih dapat diproduksi melalui pengelolaan sumur-sumur idle menggunakan teknologi dan sistem operasi yang lebih efektif.
Direktur PT KSA, Dr. Taufik Arakhman, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kemitraan tersebut. Menurutnya, sinergi antara perusahaan daerah dan perusahaan swasta menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan produksi minyak nasional.
Ia optimistis proyek pengelolaan sumur idle di Wilayah Kerja Rokan dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi daerah maupun bagi pencapaian target nasional.
Selain mendorong peningkatan produksi migas, proyek ini juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah, menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperkuat investasi sektor energi, serta memperbesar kontribusi sektor migas terhadap pembangunan Provinsi Riau.
Dengan dua kesepakatan strategis yang berhasil diwujudkan dalam waktu singkat, kepemimpinan Haris Kampay di PT SPR mulai memperlihatkan orientasi pada percepatan investasi, kolaborasi, dan penguatan peran BUMD sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.***