Saat Pemerintah, Pengusaha dan Buruh Ditantang Menyatukan Langkah di Tengah Gejolak Ekonomi
PEKANBARU,Saturealita.com-Giat Pengukuhan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Riau masa bakti 2026–2029 dan Dewan Pengupahan Provinsi Riau masa bakti 2026–2029 menjadi babak baru dalam upaya memperkuat hubungan industrial di Bumi Lancang Kuning.
Keberadaan dua lembaga strategis tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pelengkap struktur ketenagakerjaan, tetapi mampu menjadi ruang dialog yang benar-benar mempertemukan kepentingan pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam satu meja perundingan.
Momentum tersebut dinilai semakin penting di tengah tantangan ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian nasional yang masih membutuhkan pembenahan secara menyeluruh. Persoalan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, daya beli masyarakat, produktivitas perusahaan hingga persoalan pengupahan menjadi rangkaian isu yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Riau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aspindo) Riau, Muhammad Herwan, mengatakan bahwa kehadiran LKS Tripartit Provinsi Riau masa bakti 2026–2029 harus mampu menjadi wadah yang memperkuat keharmonisan hubungan antara seluruh unsur yang berkepentingan dalam dunia ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Selasa (18/8/2026), usai mengikuti kegiatan pengukuhan kepengurusan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Provinsi Riau.
Menurut Herwan, dunia ketenagakerjaan memiliki persoalan yang sangat kompleks. Pemerintah membutuhkan dukungan dunia usaha untuk membuka dan mempertahankan lapangan pekerjaan, sementara pengusaha membutuhkan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Di sisi lain, pekerja juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, kesejahteraan serta penghasilan yang layak.
Karena itu, komunikasi dan dialog menjadi kunci agar perbedaan kepentingan tersebut tidak berkembang menjadi konflik hubungan industrial.
“Tentunya, saya berharap kehadiran LKS Tripartit Provinsi Riau bisa menyatu dan berbaur dalam konteks keharmonisan terhadap asosiasi maupun buruh itu sendiri,” ujar Muhammad Herwan.
Ia menilai LKS Tripartit harus mampu menghadirkan suasana dialog yang terbuka dan konstruktif. Setiap persoalan ketenagakerjaan, menurutnya, perlu dibicarakan berdasarkan data, kondisi ekonomi serta kemampuan dunia usaha sehingga keputusan yang lahir tidak merugikan salah satu pihak.
Persoalan pengupahan menjadi salah satu isu yang dipandang sangat strategis. Penetapan upah bukan hanya berbicara mengenai besaran angka, tetapi berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan, produktivitas pekerja, daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
Herwan mengingatkan agar pembahasan mengenai upah dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya stabil.
“Mengenai upah, tentu harus disikapi dengan bijak, karena perekonomian secara nasional belum stabil,” katanya.
Menurutnya, kebijakan pengupahan idealnya tidak ditempatkan sebagai pertarungan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, sehingga pekerja memperoleh kesejahteraan sementara perusahaan tetap memiliki kemampuan untuk tumbuh dan mempertahankan lapangan pekerjaan.
Dalam konteks tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi Riau memiliki tantangan yang tidak ringan. Lembaga ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi pengupahan yang objektif, terukur dan mempertimbangkan realitas ekonomi masyarakat maupun dunia usaha di Riau.
Sementara itu, LKS Tripartit diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja ketika muncul persoalan yang menyangkut hubungan industrial.
Keberadaan kedua lembaga tersebut juga dinilai memiliki arti penting dalam menghadapi persoalan peningkatan jumlah tenaga kerja. Pertumbuhan angkatan kerja harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kompetensi serta kebijakan ekonomi yang mampu mendorong investasi dan pertumbuhan sektor produktif.
Tanpa perencanaan ketenagakerjaan yang kuat, peningkatan jumlah tenaga kerja berpotensi menjadi tantangan tersendiri. Sebaliknya, apabila dikelola dengan baik, bonus tenaga kerja dapat menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja menjadi semakin penting. Pemerintah berperan menciptakan regulasi dan iklim usaha yang kondusif, dunia usaha membuka serta mempertahankan lapangan pekerjaan, sementara pekerja berkontribusi melalui produktivitas dan peningkatan kompetensi.
Ketiga unsur tersebut pada dasarnya memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Dunia usaha tidak dapat berkembang tanpa tenaga kerja yang produktif, pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan, sedangkan pemerintah membutuhkan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas hubungan industrial untuk memperkuat pembangunan daerah.
Herwan berharap kehadiran LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Provinsi Riau periode 2026–2029 mampu memberikan warna baru dalam penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Ia juga berharap forum tersebut tidak hanya aktif ketika menghadapi persoalan besar, tetapi mampu membangun komunikasi secara berkelanjutan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik.
Dengan demikian, hubungan industrial di Riau diharapkan semakin harmonis, produktif dan berkeadilan.
Lebih jauh, Herwan berharap salah satu hasil nyata dari keberadaan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan adalah meningkatnya kesejahteraan pekerja di Riau.
“Mudah-mudahan dengan adanya LKS Tripartit Provinsi Riau, ke depannya para buruh mendapat upah yang lebih baik lagi,” tutupnya.
Harapan tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebab, kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan oleh angka upah, tetapi juga oleh kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, lingkungan kerja yang aman, peningkatan keterampilan serta kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Kini, setelah kepengurusan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Provinsi Riau masa bakti 2026–2029 dikukuhkan, tantangan sesungguhnya berada di depan mata.
Bukan sekadar bagaimana duduk bersama dalam sebuah forum, melainkan bagaimana pemerintah, pengusaha dan pekerja mampu mengubah perbedaan kepentingan menjadi kekuatan bersama.
Di tengah dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan yang terus bergerak, LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Riau dituntut menghadirkan dialog yang hidup, kebijakan yang berpijak pada kondisi nyata serta keputusan yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja.
Jika sinergi itu benar-benar terbangun, periode 2026–2029 bukan hanya menjadi catatan administratif sebuah kepengurusan, tetapi dapat menjadi momentum lahirnya babak baru hubungan industrial di Riau lebih terbuka, lebih harmonis dan lebih berpihak pada terciptanya dunia kerja yang adil serta berkelanjutan. ***
