Hidup di negeri awan, Riau dikepung asap dan panas, Minyak melimpah dari perut lahan, Namun kesejahteraan masih terasa terbatas.
Pantun itulah yang menggambarkan realita getir masyarakat Riau saat ini. Ironi tersebut menjadi topik utama dalam bincang santai yang digelar Saturealita.com bersama Pemimpin Redaksi Mukhlis SW (Raje Muklis) dan Tokoh Pemerhati Sosial & Advokat Senior Wanton, S.H., M.H.,M.Si., di Pekanbaru, Kamis (18/9/2026).
Bincang ini merefleksikan ironi yang dirasakan masyarakat: tinggal di provinsi lumbung migas dan paru-paru Sumatera, namun harus menghirup asap setiap tahun dan mengantre untuk mendapatkan BBM.
Pers Harus Jadi Kontrol
Pemimpin Redaksi Saturealita Mukhlis SW yang juga Wakil Ketua Forum Pemimpin Redaksi (FPR) Riau menegaskan, kondisi ini tidak bisa dinormalisasi.
“Forum Pemred ini adalah kumpulan para Pemimpin Redaksi media yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan, TNI, Polri, serta pihak swasta,” ujar Mukhlis.
Ia menyoroti data terbaru BMKG per 15 September 2026, dimana 5.983 hotspot mengepung Sumatera dan Riau sendiri tercatat 115 titik panas, dengan Indragiri Hulu sebagai yang tertinggi dengan 84 titik. Asap bahkan terdeteksi kiriman dari Sumsel yang bergerak ke Riau, menyebabkan jarak pandang di Pekanbaru turun hingga 3,5 KM dan PM2.5 di angka tidak sehat.
Elok nian si bunga melati
Tumbuh di taman si anak dara
Negeri kaya minyak tak terbeli,
Langit biru hilang ditelan bara.
Wanton, S.H., M.H., M.Si: Ini Persoalan Keadilan Sosial dan Hak Asasi
Sementara itu, Wanton, S.H., M.H.,M.Si., selaku Pimpinan Umum Saturealita.com sekaligus advokat dan aktivis sosial kemanusiaan, memberikan perspektif yang lebih tajam dari sisi keadilan.
Menurut Wanton, dua persoalan ini kabut asap dan kelangkaan minyak adalah dua wajah dari kegagalan tata kelola.
“Rakyat Riau ini hidup di negeri awan. Kalau musim kemarau, awannya dari asap karhutla. Kalau musim susah, awannya dari asap knalpot antrean minyak. Padahal kita duduk di atas minyak. Ini bukan sekadar persoalan lingkungan, ini persoalan keadilan sosial dan hak asasi warga untuk mendapat udara bersih dan energi yang layak,” tegas Wanton.
“Advokat itu tidak hanya di pengadilan. Tugas sosial kami adalah memastikan kebijakan tidak menyengsarakan rakyat kecil. Kalau asap sudah mengepung sekolah dan SPBU sudah mengepung jalan dengan antrean, maka ada yang salah dalam cara kita mengelola kekayaan negeri ini,” lanjutnya.
Sudah lama menanam sawit,
Sawit tumbuh di tanah gambut,
Hukum harus jangan sampai sakit,
Jangan biarkan rakyat terus menghirup kabut.
Bincang santai ini ditutup dengan seruan bersama agar Pemprov Riau, BPBD, dan Pertamina Patra Niaga membuka data secara transparan dan melibatkan media serta masyarakat sipil dalam solusi jangka panjang. *** redaksi
