Haris Kampay Datangi LAM Riau Mohon Tunjuk Ajar
PEKANBARU,saturealita.com/-Sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau ditunjukkan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Dr. H. Haris Kampay, jajaran direksi dan komisaris memilih memulai arah baru perusahaan dengan mendatangi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk meminta tunjuk ajar serta restu adat sebelum menjalankan berbagai kebijakan strategis perusahaan.
Silaturahmi yang berlangsung di Balai LAM Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (14/7), menjadi momentum penting yang menunjukkan komitmen SPR untuk menjadikan nilai-nilai adat Melayu sebagai pijakan moral dalam tata kelola perusahaan. Bagi Haris Kampay, keberhasilan sebuah perusahaan daerah tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga marwah budaya serta menghormati nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Riau.
Dalam rombongan tersebut hadir Komisaris SPR Sri Harianto, Sekretaris SPR Hariyanto Karim, Direktur PT SPR Trada Suwandi, Direktur PT SPR Cipta Lestari Pajar Simanjuntak, Komisaris PT SPR Cipta Lestari Suryadi Khusaini, beserta jajaran lainnya.
Kehadiran mereka disambut langsung oleh Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Riau Datuk Raja Marjohan, Ketua Harian LAM Riau Datuk Taufik Ikram Jamil, serta para pengurus LAM lainnya.
Dalam sambutannya, Haris Kampay menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat LAM Riau yang dengan cepat memenuhi keinginan SPR untuk bersilaturahmi. Ia menegaskan bahwa kedatangannya bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan bentuk penghormatan kepada lembaga adat yang selama ini menjadi penjaga nilai dan jati diri masyarakat Melayu Riau.
“Kami datang dengan niat yang tulus untuk meminta tunjuk ajar. Kami ingin setiap langkah dan kebijakan SPR ke depan tetap berada dalam koridor adat, adab, dan nilai-nilai Melayu yang menjadi identitas daerah ini,” ujar Haris Kampay.
Menurutnya, perusahaan daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding sekadar menjalankan aktivitas bisnis. SPR harus mampu menjadi contoh bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya serta penghormatan terhadap kearifan lokal.
Langkah tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Harian LAM Riau, Datuk Taufik Ikram Jamil. Ia mengaku cukup terkejut sekaligus bangga karena baru kali ini ada BUMD yang datang atas inisiatif sendiri untuk meminta arahan kepada LAM.
Menurutnya, selama ini komunikasi antara lembaga adat dan sejumlah institusi umumnya terjadi ketika muncul persoalan. Namun SPR justru datang sebelum menghadapi persoalan, dengan semangat membangun kemitraan yang konstruktif.
“Ini sesuatu yang sangat langka. Biasanya lembaga atau perusahaan datang setelah dipanggil atau ketika sudah ada masalah. SPR justru datang lebih dahulu untuk meminta tunjuk ajar. Ini menunjukkan sikap yang patut diapresiasi,” ungkap Taufik Ikram Jamil.
Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi berbagai institusi lain di Riau agar menjadikan adat sebagai bagian dari tata kelola organisasi, bukan hanya simbol dalam berbagai kegiatan seremonial.
Senada dengan itu, Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Datuk Raja Marjohan, menekankan bahwa SPR memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Selain diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perusahaan tersebut juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
Menurutnya, keberadaan SPR hendaknya mampu membuka peluang yang lebih besar bagi putra-putri daerah untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan. Dengan demikian, semangat “tuan di negeri sendiri” benar-benar dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal.
“SPR tidak hanya mengejar peningkatan PAD, tetapi juga harus memberi ruang kepada anak-anak negeri agar menjadi bagian dari perkembangan perusahaan. Dengan begitu manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Riau,” kata Raja Marjohan.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut juga menjadi ruang dialog antara kalangan profesional dan pemangku adat mengenai pentingnya membangun sinergi antara dunia usaha dengan nilai-nilai budaya Melayu.
Di tengah tantangan pembangunan dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, komitmen SPR untuk menjadikan adat sebagai kompas moral dinilai menjadi langkah positif dalam membangun kepercayaan publik. Pendekatan tersebut diyakini tidak hanya memperkuat legitimasi sosial perusahaan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola yang berintegritas, beretika, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Silaturahmi ini sekaligus menandai dimulainya babak baru hubungan antara PT SPR dan LAM Riau.
Melalui kolaborasi tersebut diharapkan setiap kebijakan strategis perusahaan dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai budaya Melayu, sehingga pembangunan ekonomi daerah tidak kehilangan akar tradisi yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Riau. ***
